Audit Impor KRL Bekas Jepang Rampung, Wamen BUMN: Kita Diskusikan
JAKARTA - Kementerian BUMN memastikan pemerintah akan mengambil jalan tengah perihal impor 10 Kereta Rel Listrik (KRL Commuter Line) bekas asal Jepang.
Pasalnya, pemenuhan kapasitas angkutan penumpang KRL harus dilakukan tahun ini.
BACA JUGA:
Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko, mengatakan kebutuhan KRL harus menjadi pertimbangan lantaran PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) akan mempensiunkan 10 rangkaian KRL pada 2023 dan 16 rangkaian KRL pada 2024.
Kementerian BUMN dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pun akan mendiskusikan rencana impor tersebut.
Pembahasan harus dilakukan setelah BPKP menerbitkan hasil audit perlu tidaknya pemerintah mendatangkan 10 KRL bekas dari Jepang.
BACA JUGA:
Berkas audit itu sudah diserahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Namun demikian, Kementerian BUMN selaku pemegang saham PT KAI (Persero) dan KCI belum menerima berkas review tersebut.
"Saya belum terima dokumennya, nanti kita diskusikan dengan BPKP karena ini kan suatu hal yang harus kita pertimbangkan baik-baik. Kita memahami kebutuhan untuk percepatan impor karena ini memang ada kebutuhan dari sisi kapasitas," ujar Tiko kepada wartawan, Rabu (5/4/2023).
