JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir kembali menyinggung soal rencana impor 10 Kereta Rel Listrik (KRL) dari Jepang. Dia menegaskan akan menolak jika terbukti ada mark up dalam rencana impor KRL bekas.
"Karena itu kita mesti pikir ulang kebutuhan gerbongnya berapa. saya menolak impor kalau ternyata di mark up, saya akan minta BPKP audit ulang," kata dia, Rabu (3/5/2023) Malam.
Erick Thohir menyebut pembahasan terkait aksi tersebut masih dilakukan hingga saat ini. Pihak yang terlibat dalam pembahasan impor KRL di antaranya Kementerian BUMN, Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, dan Komisi VI DPR RI.
"Saya sudah diskusi dengan Pak Luhut, Pak Agus Gumiwang, Pak Menhub, Komisi VI, saya sudah diskusi kita jangan lihat impor dan tidak impor," ujarnya.
Isu utama yang menjadi sorotan pemerintah adalah kapasitas produksi di dalam negeri dan kebutuhan penggunaan KRL. Erick mengatakan isu ini harus dikaji secara komprehensif sebelum keputusan impor disepakati secara kolektif.