Calon Anggota BPK Slamet Edy Jalani Fit & Proper Test Hari Ini
Permasalahan di atas, sebut dia, merupakan governance outcome yang tidak terlepas dari permasalahan governance structure dan governance process yang ada di BPK.
"Masih belum ada keleluasaan dalam mengelola anggaran SDM, BPK juga dianggap belum independen dari sisi anggaran dan pengelolaan SDM. Hal ini mempengaruhi kualitas dan kuantitas dari pemeriksaan," kata Slamet.
Dia mengatakan, dukungan teknologi informasi (e-audit) dalam pemeriksaan belum berjalan optimal dan belum terdapat standarisasi data-data unstructured, sehingga kebanyakan proses pengolahan data masih berjalan manual.
Hal ini mempengaruhi integritas data yang digunakan dalam rangka identifikasi risiko dan permasalahan, menganalisa gejala-gejala atau indikasi awal dari root cause permasalahan, penetapan sampling, maupun alokasi waktu pemeriksaan dan waktu SDM.
"Selain itu, dari sisi governance process, proses perencanaan strategis dan operasional belum mempertimbangkan stakeholders, ditambah fungsi pengendalian pemeriksaan dan quality assurance belum optimal. Hal ini karena span of control yang semakin luas dengan SDM yang terbatas," jelasnya.
Slamet menyoroti fungsi monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK yang juga masih belum optimal.
Di sisi outcome, masih terdapat pending TLRHP dalam jumlah relatif banyak.
Sementara itu, pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat dan pemda terus menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan.
"Dari semula 65% dari total auditee di tahun 2015, menjadi 80% di 2017. Bahkan posisi terakhirnya di semester I-2022, pemberian WTP sudah mencapai 90% dari total auditee," pungkasnya.
(Zuhirna Wulan Dilla)
