JAKARTA - Calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Slamet Edy Purnomo menjalani fit and proper test yang digelar oleh Komisi XI DPR pada Rabu (31/5/2023).
Dalam paparannya tersebut, dia pun menyoroti permasalahan governance yang ada di BPK.
BACA JUGA:
Berdasarkan hasil laporan pemeriksaan hingga semester I 2022, tingginya persentase rekomendasi temuan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh auditee, baik di kantor pusat maupun di pemerintah daerah, dengan posisi terakhir mencapai 52,82%.
"Dari 771 LHP selama semester I 2022, disajikan adanya 9.158 temuan dan pengungkapan sebanyak 15.674 permasalahan dengan nilai ekonomi sebesar Rp18,73 triliun," ungkap Slamet di Jakarta.
BACA JUGA:
Dilihat dari faktor penyebabnya, sebanyak 51,8% lebih karena ketidakpatuhan auditee, dalam hal ini adalah pemerintah daerah karena terkait dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Ada 8.116 masalah dengan nilai ekonomi sekitar Rp17,3 triliun, dan sebagian besar adalah masalah yang berada di BUMN.
"Sebanyak 44,8% lebih karena kelemahan sistem pengendalian internal, sebanyak 7.020 masalah," sambung Slamet.