Kendaraan Listrik Belum 100% Ramah Lingkungan, Kementerian ESDM Buka Suara
JAKARTA - Kementerian ESDM membenarkan pernyataan bahwa kendaraan listrik memang belum 100% ramah lingkungan atau go green.
Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan (EBTKE) Kementerian ESDM Haris Yahya menyebut hal itu lantaran listrik yang digunakan untuk mengisi daya masih bersumber dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.
"Ada yang bertanya 'buat apa menuju ke kendaraan listrik kalau pembangkitnya masih kotor? emission reduction-nya di mana? hanya memindahkan dari jalan raya ke pusat-pusat pembangkit?'," kata Harris dalam acara peluncuran perdana AEML yang disertai joint study tentang "Indonesia EV Reform Action Plan" oleh International Finance Corporation (IFC) di Glass House Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Senin (5/6/2023).
Harris menuturkan bahwa dari total pembangkit listrik yang ada di Indonesia saat ini, 60% masih berasal dari PLTU batu bara atau pembangkit yang menghasilkan banyak emisi Co2.
Sehingga apabila pengisian baterai kendaraan listrik menggunakan grid dari PLN maka sumbernya termasuk dari PLTU batu bara.
"Maka memang kita mencatat bahwa aspek green-nya itu mungkin belum benar-benar green, hanya memindahkan emisi dari jalan kemudian dipindahkan ke pusat pembangkit. Itu untuk hari," sambungnya.
Namun demikian, dia menekankan bahwa pemerintah mempunyai komitmen untuk mengehentikan penggunaan PLTU batu bara ataupun pembangkit lainnya yang tidak ramah lingkungan.
Hal itu sejalan dengan net zero emission (NZE) atau nol emisi karbon di Indonesia yang ditargetkan bisa tercapai pada 2060. Itu bisa tercapai apabila Indonesia sudah beralih 100 persen menggunakan energi baru terbarukan (EBT).
"Jadi, dengan demikian nanti listrik yang dipakai oleh kendaraan berbasis listrik atau berbasis baterai yang di-charge dengan listrik itu akan beroperasi secara full green. Itu untuk yang terkoneksi dengan grid PLN," ujarnya.
Untuk itu, PLTU batu bara akan dihentikan atau dimatikan secara bertahap. Bahkan, juga dilakukan pensiun dini PLTU batu bara, khususnya untuk pembangkit yang dikembangkan oleh PLN.
"Untuk yang non-PLN masih akan diberikan kesempatan untuk selesai operasinya sampai masa kontraknya berakhir. Tentunya ada mekanisme yang dibangun oleh pemerintah untuk itu," sambungnya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin juga telah membenarkan pernyataan bahwa emisi kendaran listrik berpindah ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Namun, dia meyebutkan bahwa emisi yang ditimbulkan kendaraan listrik lebih rendah dibandingkan kendaraan konvensional berbahan bakar minyak (BBM).
"Masalah pengurangan emisi ini banyak yang tanya ini benar enggak sih mengurangi emisi karena mobil listrik ini emisinya enggak ada, tetapi pindah ke PLTU? Betul pindah, tetapi emisinya lebih sedikit," katanya.
Sebab menurutnya, penggunaan baterai sebagai tenaga penggerak motor lebih efisien daripada BBM.
(Zuhirna Wulan Dilla)
