JAKARTA - Kementerian ESDM memastikan LPG 3 kg (subsidi) dipastikan tidak bisa diakses setiap orang mulai tahun depan.
"(Mulai kapan?) Tahun depan. Ya kurang lebih begitu," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama dengan Dirjen Migas dan Pertamina, Rabu (14/6/2023).
BACA JUGA:
Tutuka menyebutkan, hanya masyarakat yang telah terdaftar dan mengacu diantara Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang bisa mendapatkan elpiji tersebut pada tahun depan.
"Kenapa kita memakai P3KE? Karena di P3KE mempunyai satgas updating dan P3KE ini sebenarnya bersejarah. P3KE dulunya namanya dari data BKKBN, jadi panjang histori pendataannya," terangnya.
BACA JUGA:
Dijelaskannya, masyakarat yang berhak dan telah terdaftar dalam data tersebut hanya tinggal menunjukkan identitas apabila ingin membeli gas melon tersebut.
Dia mengakui bahwa awalnya data yang akan digunakan adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Namun, dirinya melihat ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam data DTKS.
Oleh karena itu, pihaknya kemudian memutuskan menggunakan kedua data tersebut.
"Kemudian kami gunakan dua-duanya aja dengan P3KE. Sekarang kalau kami lihat DTKS juga membaik, membaik dengan updating itu, jadi kami menggunakan dua-duanya. Kita tidak mempunyai basis data lagi antara dua itu," jelasnya.
Tutuka menegaskan tujuan pendataan ini hanya untuk memastikan agar program LPG 3 kg ini bisa tepat sasaran.
Sebab dirinya mengaku bingung lantaran jumlahnya yang terus-menerus mengalami kekurangan.
"Kita sebenernya ingin satu jadi tepat sasaran. Jadi kalou tempat lain banyak mengalir untuk warung makan besar itu kita ada menduga beberapa (disalurkan) ke tempat seperti itu. Soalnya kayaknya kok kurang terus LPG-nya," pungkas Tutuka.
(Zuhirna Wulan Dilla)