Belanja Produk dalam Negeri, PUPR Siapkan Anggaran Rp135,6 Triliun
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap mendukung peningkatan penggunaan produk UMKK (Usaha Kecil Mikro dan Koperasi) terutama pada pengadaan barang/jasa swakelola serta pekerjaan padat karya.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra menjelaskan hal tersebut merupakan bagian program Gerakan Nasional BBI dan BBWI dan diharapkan mampu memajukan ekonomi kreatif dan pariwisata dengan mengedepankan UMKK sebagai pelaku utama.
BACA JUGA:
Serta mendorong masyarakat termasuk pemerintah daerah untuk menggunakan produk lokal Indonesia sebagai salah satu upaya untuk menggerakkan perekonomian daerah.
“Menteri PUPR memerintahkan dan mewajibkan penggunaan produk dalam negeri termasuk produk UMKK yang memenuhi kebutuhan spesifikasi, utamanya untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga atau penyedia jasa," ujar Rachman Arief dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/6/2023).
BACA JUGA:
Pada tahun 2023, Kementerian PUPR berkomitmen membelanjakan anggarannya untuk produk dalam negeri sebesar 95% atau Rp135,6 triliun dari pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp142,7 triliun. Sedangkan impor diusahakan seminimal mungkin, dimana realisasi saat ini hanya 0,21% dari anggaran atau sebesar Rp296 miliar.
