Kebijakan nasional ini mendapat persetujuan dari BP-KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat). Selain itu, melakukan diplomasi ke India dan hubungan dagang langsung ke luar negeri.
Demikian penyebab terbesar kacaunya perekonomian pada awal kemerdekaan Indonesia.
(RIN)
(Rani Hardjanti)