7 Fakta Tak Semua PNS Mau Pindah ke IKN hingga Bonus dari Jokowi
JAKARTA - Pemerintah berencana untuk memindahkan ribuan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2024 mendatang, tapi ternyata tidak semua ASN bersemangat dengan prospek pemindahan ke Kalimantan Timur.
Hampir 17.000 ASN, TNI, dan Polri untuk menempati IKN. Pemerintah juga akan menanggung semua kebutuhan keluarga mereka disana.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Annas menyampaikan bahwa dari data sementara ASN di 35 Kementerian/Lembaga yang akan dipindahkan ke IKN.
Total ada 11.274 personel ASN yang dikoordinasikan oleh Pokja ASN IKN (Kementerian PAN-RB dan Kementerian PPN/Bappenas) dan 5.716 personel di bawah koordinasi Pokja Hankam. Dengan ini Azwar pernah mengklaim bahwa tidak ada ASN yang keberatan dipindahkan ke IKN tapi justru sebaliknya, terutama para ASN muda.
Dilansir dari beberapa sumber Okezone Sabtu (7/10/2023) bahwa ada juga beberapa ASN yang ternyata tidak mau pindah ke IKN.
Hal ini terjadi adanya beberapa faktor dan alasan sehingga mereka tidak berkeinginan untuk mau dipindahkan ke IKN. Simak fakta berikut mengenai tak semua pindah ke IKN dan Bonus dari Presiden Jokowi:
1. Jumlah ASN yang akan dipindahkan
Hingga saat ini secara total, ASN yang akan dipindahkan pada 2024-2045 terdapat 100.023 orang berdasarkan perhitungan Bappenas.
Terdiri dari pejabat negara 956 orang, jabatan pimpinan tinggi 3.264 orang, dan jabatan fungsional terdapat 95.803 orang. Akan tetapi dari total tersebut Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa hanya ada 1.800 pegawai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil (ASN/PNS) telah bersedia di tempatkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di tahap pertama.
2. Ketentuan Mayoritas ASN yang akan dipindahkan
Jika di lihat dari segi mayoritas para ASN yang akan dipindahkan antara lain :
a. Jenis kelamin mayoritas PNS yang akan dipindahkan ke IKN berjenis kelamin laki-laki atau 54%
b. Berdasarkan tingkat pendidikan mayoritas PNS berpendidikan S1 (51,3%, disusul S2 (26,7%), dan DIII (14,8%).
c. Mayoritas PNS berada dalam kelompok usia 30-39 tahun (34,5%), disusul 40-49 tahun (28,8%), dan 50-60 tahun (19,8%).
3. UU IKN
Dalam undang - undang ini dijelaskan bahwa pembangunan perumahan ASN dan perumahan non-ASN akan difasilitasi oleh pemerintah dengan membuka kesempatan keterlibatan swasta.
4. Proses pembangunan rusun
Saat ini, pemerintah telah mempersiapkan proses pengerjaan proyek pembangunan 47 tower apartemen alias rumah susun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto mengungkapkan bahwa prosesnya tetap pada target awal, yakni 2024 bisa selesai semua dengan status fully furnished.
Menteri Anas menyampaikan, 1.800 PNS tersebut nantinya akan menghuni 47 tower hunian yang telah dibangun pemerintah. Dia menyampaikan, hunian tersebut tersedia secara cuma-cuma alias gratis bagi PNS yang bersedia ditempatkan di IKN.
5. Jokowi Beri Bonus
Presiden Joko Widodo (Jokowi) siap mengguyur bonus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk PNS yang mau pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Bonus tersebut seperti fasilitas berupa rumah dinas, hingga tunjangan untuk keluarga.
"Rumah dinas juga ada rumah tapak maupun rumah apartemen. Biaya pindah juga diberikan suami-istri plus anak, ada tunjangan kemahalan dan fasilitas-fasilitas lainnya," kata Jokowi dalam sambutannya pada Rakernas Korpri 2023 di kawasan Ancol.
6. Wujudkan Masa Depan Baru
Menurut Jokowi, diperlukan ASN pindah ke IKN demi mewujudkan masa depan baru. Bahkan, Jokowi telah menyiapkan insentif agar proses perpindahan tersebut berjalan secara cepat.
"Memang butuh jiwa pionir, dulu ditempatkan di luar Jawa saat zaman-zaman dulu kan, juga biasa saja. Sekarang kok jadi kelihatannya enggak rumit gitu. Tapi kalau nanti sudah ditunjuk ‘bapak pindah, ibu pindah’ moga-moga semua selesai," katanya.
7. Indonesia Punya 17 Ribu Pulau
Jokowi menjelaskan bahwa Indonesia memiliki 17 ribu pulau, salah satu pulaunya yakni Jawa itu dihuni 56 persen dari total penduduk Indonesia 278 juta. Karena hal tersebut, perputaran uang dan ekonomi ada di Jawa dengan PDB ekonomi sebesar 58 persen.
"Sehingga perlu digeser agar indonesia sentris, pindah ke Kalimantan Timur, ke Nusantara. Ini untuk memulainya di sana, perlu yang namanya ASN pindah. Ini adalah masa depan baru dan sudah disiapkan insentif, kalau enggak ada ini alot pasti. Tapi kalau ada insentif kan beda," ujar Jokowi.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
