7. Sekretariat Jenderal DPR RI: 12.763
8. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan: 5.968
9. Kementerian Agama: 1.514
10. Kementerian Kesehatan: 381
11. Kementerian Perindustrian: 175
12. Badan Riset dan Inovasi Nasional: 112
13. Kementerian Dalam Negeri: 43
14. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral: 5
5 instansi teratas dengan kebutuhan PPPK Guru yang disubmit pelamar
1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara: 10.055
2. Pemerintah Kab.Bima: 6.267
3. Pemerintah Provinsi Jawa Barat: 5.616
4. Pemerintah Provinsi Lampung: 5.538
5. Pemerintah Provinsi Jawa Timur: 5.472
5 instansi terbawah dengan kebutuhan PPPK Guru yang disubmit pelamar
1. Pemerintah Kab.Yalimo: 14
2. Pemerintah Kab. Jombang: 9
3. Pemerintah Kab. Purbalingga: 7
4. Pemerintah Kab. Gorontalo: 1
5. Pemerintah Kab.Tapanuli Utara: 0
5 instansi teratas dengan kebutuhan PPPK Nakes yang disubmit pelamar
1. Kementerian Kesehatan: 1.375
2. Pemerintah Provinsi Jawa Timur: 1.365
3. Pemerintah Kab.Bireuen: 1.327
4. Kementerian Pertahanan: 1.206
5. Pemerintah Kab.Bogor: 1.090
5 instansi terbawah dengan kebutuhan PPPK Nakes yang disubmit pelamar
1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan: 1
2. Kementerian Luar Negeri: 1
3. Pemerintah Kota Pekalongan: 1
4. Kementerian Badan Usaha Milik Negara: 0
5. Pemerintah Kab.Tapanuli Utara: 0
5 instansi teratas dengan kebutuhan PPPK Teknis yang disubmit pelamar:
1. Kementerian Agama: 17.024
2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional: 3.367
3. Pemerintah Provinsi Jawa Timur: 2.795
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika: 2.532
5. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional: 2.178
5 instansi terbawah dengan kebutuhan PPPK Teknis yang disubmit pelamar:
1. Pemerintah Kab. Bangka Tengah: 4
2. Pemerintah Kab. Nias Utara: 2
3. Kementerian Badan Usaha Milik Negara: 0
4. Pemerintah Kab. Tapanuli Utara: 0
5. Pemerintah Kab. Bantaeng: 0
(Zuhirna Wulan Dilla)