Menko Airlangga Sebut Pendapatan Masyarakat Naik 20% pada 2020, Ini Penyebabnya
JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut bahwa pendapatan per kapita masyarakat meningkat 20% berkat dilakukannya reforma agraria oleh pemerintah.
Airlangga mengatakan Reforma Agraria telah menjadi salah satu piranti kebijakan Pemerintah dalam mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, hingga menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
BACA JUGA:
"Reforma Agraria ini berdampak langsung bagi ekonomi masyarakat dimana pendapatan per kapita penerima Reforma Agraria meningkat 20,02% pada tahun 2022," kata Airlangga usai Rapat Kerja Nasional Reforma Agraria di Sheraton Hotel, Gandaria City, Jakarta, Selasa (31/10/2023).
Airlangga mengatakan bahwa Reforma Agraria memiliki target hingga 9 juta hektar yang terdiri dari penataan aset dan penataan akses.
BACA JUGA:
Tercatat hingga bulan Oktober 2023 capaian Sertifikasi Hak Milik Tanah Transmigrasi telah seluas 140.590,72 hektar dan pendaftaran tanah atau PTSL mencapai 9.173.953 hektar.
Oleh karenanya, Airlangga menjelaskan bahwa masih terdapat beberapa aspek yang perlu untuk ditingkatkan terkait pelaksanaan Reforma Agraria.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah juga meluncurkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria sebagai upaya dalam mempercepat pencapaian target Reforma Agraria.
Memuat 4 terobosan kebijakan diantaranya yakni penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) khususnya dari Kawasan Hutan, penyelesaian konflik agraria, penguatan kelembagaan Reforma Agraria, serta percepatan pelaksanaan penataan aset dan akses, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 diharapkan mampu mendorong pencapaian realisasi Reforma Agraria yakni terkait program sertifikasi tanah transmigrasi dan redistribusi tanah dari pelepasan Kawasan Hutan.
Selain memperkuat regulasi, Pemerintah juga berupaya meningkatkan efektivitas integrasi data Reforma Agraria melalui pembentukan sistem Bhumi GTRA.
BACA JUGA:
Sistem Bhumi-GTRA sendiri merupakan platform untuk mengintegrasikan kegiatan penataan aset dan akses, dengan merujuk model konseptual Land Management Paradigm (LMP) yang merupakan fitur dari laman Bhumi ATR/BPN.
Dalam pertemuan puncak GTRA Summit Karimun 2023 lalu, telah disepakati Deklarasi Karimun untuk mewujudkan resolusi penyelesaian legalisasi aset permukiman di atas air, pulau-pulau kecil dan pulau terluar, penyelesaian konflik agraria pada aset BMN/BMD, BMN/BMD yang dikuasai oleh masyarakat, penyelesaian permasalahan pertanahan transmigrasi, dan resolusi redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan.
Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengatakan, pemerintah melakukan redistribusi tanah sejumlah 4,5 juta hektare. Redistribusi tanah adalah bagi-bagi tanah yang dikuasai oleh negara.
Hal ini terdiri dari pelepasan kawasan hutan 4,1 juta hektare dan eks hak guna bangunan (HGB) atau tanah terlantar 600 ribu hektare.
"Dan realisasi di lapangan untuk eks HGU dari target 600 ribu sudah tercapai 350%, jadi hampir 1,3 juta hektare," sebut Hadi.
Kemudian, untuk pelepasan kawasan hutan sudah mencapai 2,6 juta. Namun yang sudah berhasil disertifikatkan baru 8,7% dari 4,1 juta hektare.
"Yang lain akan kita bentuk satgas untuk bisa kita selesaikan clear and clean dan kemudian langsung masuk kepada sertifikasi tanah," tuturnya.
(Zuhirna Wulan Dilla)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
