Pembagian Rice Cooker Gratis Dinilai Belum Bisa Tekan Pasokan Listrik
JAKARTA – Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik bagi Rumah Tangga berupa pembagian rice cooker gratis. Salah satu tujuan dari program ini adalah untuk mendorong penggunaan energi bersih dan sebagai pengganti LPG 3 kilogram (kg).
Menurut Direktur Eksekutif dan Ekonom Center of Economics and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira program rice cooker tidak bisa menyerap pasokan listrik atau pun mendorong transisi energi. Di mana hal ini justru berpotensi menimbulkan pemborosan biaya rumah tangga dan alat yang biasa digunakan menjadi tidak terpakai. Akibatnya masyarakat perlu menyiapkan biaya lainnya jika terjadi kerusakan.
“Solusi terbaik harusnya dengan penutupan dini PLTU batu bara. Masalah transisi energi bisa dicapai jika sumber listriknya bisa lepas dari ketergantungan batu bara. Selama dominasi batubara di pembangkit listrik masih terjadi, upaya mengurangi emisi diujung konsumen tidak akan efektif,” ucap Bhima saat dihubungi Okezone, Sabtu (18/11/2023).
Menurut Bhima, PLN harusnya fokus saja pada pembangunan pembangkit EBT secara masif. PLN juga harus membenahi kontrak jual beli listrik dan menghentikan total seluruh pembangunan PLTU batubara termasuk di kawasan industri.
Di sisi lain, Bhima Yudhistira menilai bahwa program ini tidak masuk akal. Ini berkaitan dengan lonjakan harga beras yang terus meningkat dan pasokan beras yang berkurang.
“Kalau sasarannya ke rumah tangga miskin dan rentan miskin, apa yang mau dimasak? Berasnya saja mahal. Harusnya permasalahan beras yang diselesaikan dulu, bukan malah bagi-bagi rice cooker. Program ini malah jadi pemborosan anggaran,” ujar Bhima.
Dia menilai, program AML sebagai subsidi bagi masyarakat miskin yang dilakukan sebagai pengganti LPG 3 kg ini justru terkesan sama saja. Terdapat kebijakan LPG 3 kg yang seharusnya dibenahi terlebih dahulu.
“Program LPG 3 kg kan sasarannya sering tidak tepat malah usaha makanan ikut pakai, seharusnya pemerintah melakukan pengetatan terkait hal itu. Bagaimana caranya agar kebiasaan masyarakat menengah ke atas ini dapat dihilangkan, bukan malah mengganti LPG ke Rice Cooker,” lanjut Bhima menambahkan.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
