JAKARTA - Pertamina Patra Niaga mengusulkan penambahan kuota solar subsidi sebesar 7,8% atau 1,3 juta kilo liter (KL) dari kuota awal 16,8 juta KL menjadi 18,1 juta KL.
Menurut Pengamat Kebijakan Energi Sofyano Zakaria pemenuhan kebutuhan BBM untuk masyarakat tetap harus jadi prioritas utama dan merupakan tanggung jawab penuh Pemerintah.
Adanya permintaan penambahan kuota solar subsidi tahun 2023 sebesar 1,3 juta KL oleh Pertamina Patra Niaga harus disikapi secara bijak oleh Pemerintah karena penambahan kuota tersebut sudah berdasarkan perhitungan yang matang dan tentu sudah dibahas secara detail antar Lembaga terkait seperti BPH Migas, Kementerian ESDM dan Pertamina.
"Artinya permintaan penambahan kuota solar subsidi tersebut bisa dipertanggung jawabkan oleh Pertamina Patra Niaga sebagai pihak yang ditunjuk Pemerintah melaksanakan PSO Solar itu," kata Sofyano dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (2/1/2023).
Dia menambahkan, Penambahan kuota solar subsidi sejatinya adalah untuk memenuhi kebutuhan BBM solar subsidi masyarakat pada bulan Desember 2023 dan harusnya ini bisa jadi pertimbangan pihak Pemerintah khususnya Menteri Keuangan dengan memperhitungkan realisasi penggunaan subsidi BBM yang ada pada APBN.
"Sepanjang penambahan kuota solar tidak membuat bertambahnya besaran subsidi BBM pada APBN 2023, maka seharusnya penambahan kuota ini bukan masalah besar buat Pemerintah," ujarnya.
Menurutnya, sesuatu yang mustahil jika mengharapkan adanya pengendalian penggunaan BBM oleh masyarakat dengan mengandalkan kuota yang telah disetujui Pemerintah untuk tahun 2023 sebesar 16,8 juta KL. Pasalnya, pada bulan Desember ini ada 2 kegiatan perayaan Nasional yakni Natal dan Tahun Baru dan ini pasti berpengaruh terhadap penggunaan BBM.
Pada bulan Desember tahun ini juga ada kegiatan kampanye Pemilu dan Pilpres 2024.
"Sehingga jika terjadi kekosongan BBM Solar subsidi maka tentu saja ini bisa jadi isu besar yang tidak menguntungkan bagi Pemerintah," ujarnya.
Di tempat terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meminta Pertamina untuk mengoptimalkan distribusi lebih dahulu agar jangan sampai ada kekurangan di lapangan. Dia mewanti-wanti Pertamina untuk siap menghadapi permintaan yang biasanya meningkat saat memasuki akhir tahun.
"Solar kemarin kan sudah dibahas prinsipnya masih pakai pagu yang ada. Tapi kita minta sama Pertamina jangan sampai kekurangan di lapangan karena memasuki akhir tahun harus betul-betul disiapkan karena nanti ombak tinggi, supply jadi susah. Jangan sampai kekurangan supply," katanya ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (1/12/2023).
Disi lain, Arifin juga berharap Pertamina untuk melakukan pengawasan di lapangan agar BBM subsidi itu diberikan pada masyarakat yang memang berhak menerima.
"Pertamina juga harus melakukan pengawasan di lapangan supaya yang berhak tuh yang menerima," tegasnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengusulkan kuota solar ditambah sebesar 7,8% atau 1,3 juta kilo liter (KL).
Permintaan itu diajukan Riva karena semula konsumsi solar diproyeksikan akan meningkat sebesar 12,1% menjadi 19,6 juta KL. Namun, dengan berjalannya program subsidi tepat mulai Agustus 2023, Pertamina mampu melakukan penghematan dan juga pengendalian.
"Sehingga prognosa yang mungkin akan terjadi di akhir tahun dari yang memang secara tren di angka 19,6 juta KL ini menjadi 18,3 juta KL," tuturnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)