Bulog Jamin Penyaluran Bansos Beras 10 Kg Tak Ada Motif Politik
JAKARTA - Bulog menjamin penyaluran bantun pangan beras kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak akan ditunggangi kepentingan politik. Bulog jugamenolak penyaluran ditunda hingga Pilpres dan Pemilu usai.
“Bagi kami urusannya adalah keluarga KPM ini menerima 10 kg beras dan bisa kita pertanggungjawaban prosesnya. yang lain kita tidak ikut-ikut,” kata Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi, dikutip dari Antara, di Jakarta, Kamis (11/1/2023).
Bayu menegaskan, Bulog merupakan pelaksana dari penyaluran bantuan pangan beras yang sudah dimulai sejak Maret 2023 lalu dan dibantu oleh transporter logistik penyalur profesional seperti PT. Pos Indonesia.
Dirinya memastikan dalam kemasan beras yang akan diterima masyarakat maupun dalam proses penyaluran beras, tidak akan memuat atribut calon presiden dan calon wakil presiden maupun calon anggota legislatif lainnya.
“Dalam semua bagian proses itu tidak ada atribut apapun. Tidak boleh ada atribut apapun kecuali yang natural, kalau kantor pos ya atribut kantor pos, kelurahan ya atribut kelurahan. Kami sangat komit ketat melakukan itu supaya betul-betul ya ini adalah program negara, ini punya rakyat,” tegasnya.
Senada, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dengan tegas menolak penundaan penyaluran bantuan pangan beras karena itu menyangkut nasib 22 juta KPM.
“Makanya boleh ditunda tidak? Kalau mbak bisa makan dimana-mana karena ada uangnya, tapi kalau saudara kita 22 juta KPM itu urgent. Siapapun presidennya wajib sebagai negara menyediakan pangan untuk saudara kita yang 22 juta, siapapun presidennya, ini negara. Jadi saya sebagai negara diperintah dari ratas untuk melakukan itu,” tutur Arief.
