RI Punya Rumah Bersama untuk Percepatan Energi Baru Terbarukan
JAKARTA - Pemerintah baru saja meresmikan 'Rumah Bersama' atau Indonesia Energy Transition Implementation Joint Office. Ini menjadi wadah baru kementerian dan lembaga (K/L) hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membahas implementasi transisi energi menuju energi baru dan terbarukan (EBT) di Tanah Air.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin mengatakan, 'Rumah Bersama' bagian dari komitmen pemerintah mempercepat pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia.
Terutama, mengejar target pemenuhan 25% bauran EBT pada 2025 dan pengurangan emisi hingga nol karbon atau Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.
“Karena itu pemerintah ingin secara konkrit memunculkan komitmennya melalui Rumah Bersama ini, merupakan suatu bentuk komitmen bersama seluruh kementerian dan lembaga untuk hadir bersama-sama dalam membicarakan bagaimana kita secara konkret mengendalikan berbagai inisiatif transisi energi ke depannya,” ujar Rachmat saat peresmian ‘Rumah Bersama’, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2024).
Wadah baru tersebut merupakan inisiatif dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian ESDM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Lalu, Kementerian BUMN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), PT PLN (Persero), dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI.
Rachmat menyebut penting bagi pemerintah untuk menentukan kembali komitmennya terhadap isu perubahan iklim yang terkait dengan transisi energi.
Dengan berbagai capaian yang terkait dengan enhanced NDC, kemudian bagaimana Net Zero Emission yang kita capai. Pada intinya, isu itu akan kita kelola bersama-sama melalui wujud di Rumah Bersama ini,” paparnya.
Senada, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mencatat, banyak pihak yang ikut terlibat dalam kebijakan transisi energi di Indonesia. Untuk PLN sendiri akan menangani urusan teknis dan komersialnya, hingga soal sudut pandang regulasi dari Kementerian ESDM.
