Beda dengan Jokowi, Sri Mulyani: Netralitas Itu Keharusan
JAKARTA - Presiden Jokowi mengizinkan menterinya untuk bekampanye atau atau memihak memberikan dukungan politik. Namun izin tersebut tidak berarti untuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Orang nomor satu di Kementerian Keuangan ini tetap meminta dan berpesan ke jajaran untuk tetap waspada dalam menghadapi kontestasi politik jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Tahun Pemilu jaga sikap kita, netralitas itu adalah sesuatu yang sudah menjadi keharusan. Anda bisa punya preferensi apa saja lakukan pada saat anda di kotak suara. Itu adalah value yang menunjukkan bahwa kita sebagai manusia diatur oleh undang undang dan diatur oleh tata krama," kata Sri Mulyani dalam keterangannya, Kamis (25/1/2024).
Adapun Sri Mulyani menegaskan bahwa mengawali tahun 2024, dunia masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak mudah. Untuk itu, ia menilai reformasi dan evaluasi di dalam kepabeanan dan cukai harus terus dilakukan.
“Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang ada di dalam Lingkungan Kementerian Keuangan adalah pengelola keuangan negara yang memiliki 4 tugas khusus, yaitu trade facilitator, industrial assistance, community protector, revenue collector - Ini harus terus menerus dilakukan kalibrasi,” ungkap Menteri Keuangan.
Menkeu Sri Mulyani pun mengimbau seluruh jajaran bea dan cukai untuk kembali menghidupkan semangat leadership, ownership, dan ketahanan. Hal tersebut dinilai penting untuk menghadapi ketidakpastian situasi dunia akibat tensi geopolitik yang menguat.
