Sebagai tambahan, Sultan Ibrahim memiliki istri bernama Zarith Sofiah yang berasal dari kerajaan lain, lulusan Oxford, dan penulis buku anak-anak. Mereka memiliki enam anak bersama.
Keluarga Johor merupakan satu-satunya keluarga kerajaan di Malaysia yang memiliki tentara swasta, yang dibentuk pada tahun 1885 sebagai syarat Perjanjian Anglo-Johor.
Raja memiliki koleksi jet pribadi dan lebih dari 300 mobil antik mewah, termasuk salah satu milik Adolf Hitler. Bahkan ternyata, Adolf Hitler merupakan teman kakek buyutnya. Hal tersebut disampaikan Sultan Ibrahim dalam wawancara tahun 2013 yang diposting ke YouTube pada tahun 2017.
Sultan Ibrahim juga seorang penggila sepeda motor dan diketahui sering bepergian dengan Harley-Davidson miliknya berkeliling Johor, tempat ia sebelumnya membagikan sedekah kepada orang yang membutuhkan.
Meskipun peran raja sebagian besar bersifat seremonial, ia memiliki tanggung jawab tertentu di parlemen, termasuk kemampuan untuk menunjuk seorang perdana menteri, dan ia juga dapat mengampuni mereka yang telah dihukum karena kejahatan.
Pada Undang-Undang Penghasutan tahun 1948, bagi masyarakat yang mengkritik raja secara terbuka merupakan tindakan ilegal. Aturan ini sangat penting pada akhir tahun 1980an dan 1990an ketika ayah Sultan Ibrahim Sultan Johor sebelumnya, dituduh melakukan pembunuhan.
Sultan dituduh melakukan pembunuhan pada tahun 1971 setelah menembak seorang pelanggar. Setelah kematiannya pada tahun 2010, dia diampuni secara terbuka oleh ayahnya, Sultan johor ke-23.
Di tahun 1987, dia juga dituduh membunuh seorang caddy golf. Karena dia seorang raja pada saat itu, dia tidak dapat diadili. Pemerintah Malaysia tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai masalah ini. Meskipun undang-undang melarang mereka melakukan hal tersebut, beberapa politisi secara terbuka menentang para sultan selama bertahun-bertahun.
Mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengkritik urusan bisnis keluarga Johor, mengatakan berbagai investasi raja bertentangan dengan aturan konstitusi negara dan bahwa seorang raja tidak boleh terlibat aktif dalam perusahaan komersial apapun.
“Sebenarnya mereka tidak boleh terlibat dalam bisnis,” kaa Mahathir Mohamad dalam sebuah wawancara.
“Sayangnya, masyarakat Melayu tidak bisa mengatakan tidak kepada penguasa mereka. Budaya mereka sedemikian rupa sehingga jika penguasa ingin melakukan sesuatu, apapun yang dikatakan konstitusi atau undang-undang, mereka tidak bisa mengatakan tidak,” jelasnya.
“Pegawai negeri tidak bisa mengatakan tidak. Bahkan politisi pun tidak bisa mengatakan tidak,” ungkapnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)