JAKARTA - Pemerintah diminta untuk terus mengawal pertumbuhan ekonomi di tahun 2024, meskipun tahun ini merupakan tahun politik. Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mampu menjaga mobilitas masyarakat tetap tinggi yang menjadi penanda dari aktivitas ekonomi.
Peneliti Pusat Kajian Transportasi & Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada (UGM) Muhammad Zudhy Irawan mengatakan, salah satu faktor pendorong ekonomi adalah mobilitas masyarakat. Dengan mobilitas yang tinggi mencerminkan pergerakan perekonomian.
Namun menurutnya ada beberapa polemik belakangan ini yang justru berpotensi mempengaruhi mobilitas masyarakat. Seperti polemik terkait potensi kenaikan harga bahan bakar yang berpotensi merembet pada kenaikan harga lainnya, salah satunya transportasi, baik transportasi umum, konvensional, maupun online.
“Kemarin kenaikan pajak kendaraan bermotor di Jakarta, meskipun akhirnya kebijakan tersebut belum dinyatakan berlaku dan masih menunggu respon publik. Untuk itu pemerintah perlu berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan terkait transportasi publik karena dapat mempengaruhi ongkos mobilitas masyarakat,” kata Zudhy, Kamis (8/2/2024).
Dia khawatir, kenaikan tarif transportasi baik angkutan umum, taksi, maupun transportasi online akan memberatkan masyarakat dan juga kepada pengusaha.
“Saat ini mayoritas pengguna moda transportasi ini adalah masyarakat kelas menengah. Kalau tarifnya dinaikkan, tentu konsumen akan semakin sedikit dan akan berpengaruh pada tingkat permintaan moda-moda transportasi tersebut,” ujarnya.