Wamen BUMN Pastikan Merger Muamalat dan BTN Syariah Tak Rugikan UMKM
JAKARTA – Merger PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dan unit usaha PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk yakni BTN Syariah dituding bikin UMKM rugi. Hal ini pun dibantah oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko.
Menurutnya, pemberdayaan UMKM melalui kemudahan akses modal tetap menjadi fokus Kementerian BUMN, bila merger kedua entitas perbankan telah disepakati.
“Kami memberikan masukan, apabila nanti memang akhirnya terjadi transaksi ini (merger), tentunya kita UMKM tetap menjadi fokus utama,” ujar Tiko saat ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, ditulis Selasa (20/2/2024).
Selaku pemegang saham BTN, lanjut Tiko, Kementerian BUMN tidak langsung terlibat dalam proses negosiasi secara business to business (B2B). Sebaliknya, pemegang saham tetap memberi lampu hijau kepada BTN untuk bernegosiasi langsung dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
“Ya, kami kan sebenarnya kan sebagai pemegang saham BTN tidak langsung terlibat ya dalam proses negosiasi B2B. Jadi, kami memberikan lampu hijau saja pada BTN untuk bernegosiasi dengan BPKH,” paparnya.
Karena itu, kesepakatan merger nantinya diserahkan kepada BTN selaku pengendali saham BTN Syariah dan BPKH sebagai instansi yang mendominasi saham Bank Muamalat. Tiko menyebut kedua pihak dipersilakan untuk berunding secara B2B.
“Ya, jadi, tapi mengenai nanti kesepakatan antara BPKH dengan BTN, kami persilakan secara B2B saja,” beber dia.
Berdasarkan laporan publikasi pada kuartal III/2023, BPKH memiliki 82,66% saham Bank Muamalat. Kemudian Andre Mirza Hartawan menggenggam 5,19%, Islamic Development Bank (IsDB) 2,04%, dan pemegang saham lainnya 10,11%.
