Menurutnya, salah satu pekerjaan rumah bagi Pemerintahan selanjutnya adalah mencari titik keseimbangan tersebut, di mana harga rumah tetap terjangkau namun aksesibilitas juga masih dapat dijangkau masyarakat untuk mencari nafkah.
Masalah lain, dikatakan Herry TZ, dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat adalah terbatasnya jumlah pengembang yang memiliki kualifikasi untuk menjadi mitra pemerintah. Hal tersebut membuat pemerintah tidak bisa berbuat banyak untuk setidaknya melakukan intervensi terhadap harga properti yang terjangkau.
"Oleh karenanya ke depan perlu dikembangnkan berbagai kebijakan dan inovasi yang lebih inklusif bagi pelaku usaha properti dan berpihak bagi masyarakat," pungkasnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)