5 Fakta UMKM Susah Dapat Modal dari Perbankan
JAKARTA - Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masih kesulitan mendapat bantuan untuk modal usaha. Pasalnya, saat ini pemerintah mengaku telah memberikan dana kepada para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya.
Berdasarkan rangkuman Okezone, Senin (11/3/2024), berikut fakta-fakta mengenai UMKM yang sudah mendapatkan modal dari pemerintah hingga pengakuan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
1. Sudah Ada 121,7 Juta UMKM yang Mendapat Pendanaan
Saat ini sudah ada 121,7 juta pelaku UMKM yang mendapatkan akses pendanaan dari pemerintah. Secara rinci, ada 40 juta melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), 20 juta lewat Bank Perekonomian Rakyat (BPR), 35 juta melalui lembaga keuangan khusus, dan termasuk 7,6 juta UMKM melalui BLU.
2. 29,2 Juta UMKM Belum Mendapat Pendanaan
Sri Mulyani menyebut ada 29,2 juta pelaku UMKM yang belum mendapat akses pendanaan dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, (BRI). Hal tersebut terjadi karena affordability atau keterjangkauan.
Sehingga, dia meminta, agar BRI melalui agen BRILink untuk melakukan penetrasi hingga ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk ke-29,2 juta UMKM yang belum mendapat akses pendanaan.
“Salah satu faktor yang menjadi kendala dalam pembiayaan 29,2 juta UMKM tidak mampu mengakses pembiayaan. Ini lebih karena constraint atau karena masalah affordability. Ini dua hal yang saya harapkan BRI dengan melakukan penetrasi hingga ke akar rumput melalui BRILink agen,” ujar Sri, pada 7 Maret 2024.
3. Pasar Ekspor Jadi Kendala UMKM
Selain itu, Sri juga menjelaskan bahwa kendala pendanaan membuat UMKM sulit menembus pasar ekspor. Saat ini, kontribusi UMKM di Tanah Air baru menyentuh 15% terhadap total ekspor Indonesia.
Lebih lanjut, dia menyebut bahwa fasilitas terpenting selain pembiayaan bagi UMKM, adalah akses pasar. UMKM butuh dukungan untuk mengembangkan pasar mereka dan juga mendapatkan jaringan akses pasar.
Ada beberapa bentuk fasilitas digital diluar kredit yang bisa disediakan oleh institusi/lembaga keuangan formal, khususnya bank, fintech, dan platform pasar digital. Hal tersebut, di antaranya adalah situs web atau aplikasi perbankan, atau platform sebagai sarana pemasaran produk-produk UMKM.
"Ini termasuk program jaringan yang menggunakan model kemitraan dengan perusahaan besar di Indonesia, dan juga membuat ketentuan dari fasilitas lembaga keuangan," paparnya.
4. Peran UMKM
Peran UMKM bagi makro ekonomi nasional sangat besar. Pasalnya, UMKM telah memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) dengan porsi hingga 61 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara Asia Tenggara (Asean) dan Negara G20.
“Kontribusi dari UMKM kita baru 15 persen terhadap total ekspor kita,” sebut Sri.
Bahkan, 97% dari total serapan tenaga kerja di dalam negeri berasal dari UMKM, ini relatif sangat tinggi dibandingkan banyak negara-negara lain di dunia. Tak hanya itu, Sri juga menyoroti porsi pembiayaan perbankan untuk UMKM yang baru menyentuh 20%, relatif rendah dibandingkan dengan banyak negara.
“Makanya, tadi disampaikan pak Sunarso dengan berbagai cara untuk penetrasi ke level akar rumput dengan BRI agennya, BRILink, dan dengan digital teknologi kita harap akan mengangkat banyak sektor UMKM,” ucapnya.
5. Akan Ada Pembangunan Capacity Building
Sri menjelaskan bahwa pembangunan kapasitas atau capacity building sangat penting. Pembangunan kapasitas ini harus terintegrasi dengan menyediakan cara yang efisien dan efektif bagi UMKM untuk mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas.
"Program peningkatan kapasitas yang dapat dipadukan dengan program pembiayaan sebagai paket bisa menjadi sangat ampuh untuk mempercepat pemberdayaan UMKM," ujarnya.
Cakupan peningkatan kapasitas dalam hal ini termasuk bagaimana UMKM akan dapat memelihara dan mengisi skala inovasinya. Bahkan dalam hal ini, data terkemuka yang benar-benar mereka terima atau dapatkan dari kegiatan mereka serta skala pengelolaannya.
"Misalnya dalam hal pembiayaan. Ini pasti akan membuka peluang bagi banyak usaha kecil, terutama mikro untuk menjadi formal," imbuhnya.
(Taufik Fajar)
