Sri Mulyani Bantah Automatic Adjustment untuk Biayai Bansos
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah kebijakan pemblokiran anggaran atau Automatic Adjustment (AA) dilakukan untuk membiayai dana bantuan sosial (bansos).
Hal itu ditegaskan saat merespons pernyataan salah satu Hakim dalam sidang gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 yang menganggap ada keterkaitan AA dengan pembiayaan bansos.
"Muncul persepsi automatic adjustment dilakukan untuk membiayai bansos. Saya tegaskan tidak," kata Sri Mulyani, Jumat (5/4/2024).
Menkeu mengungkapkan, kebijakan AA ini sudah dilakukan sejak APBN 2022 dan terus berlanjut hingga 2023 dan 2024.
"Kami sampaikan seperti ini automatic adjustment sudah dilakukan sejak APBN 2022 di dalam APBN 2022. Dalam APBN 2022 itu undang-undang 6 tahun 2021 pasal 28 ayat 1 huruf e di APBN 2023 yaitu undang-undang 28 2022 di atur pasal 32 ayat 1 huruf e," urainya.
Lebih lanjut Bendahara Negara itupun menuturkan alasan pemblokiran anggaran ini selalu dilakukan awal tahun.
Ia pun mencontohkan bahwa AA APBN 2022 dilakukan melalui Surat Menteri Keuangan (Menkeu) tanggal 29 November 2021, bahkan sebelum tahun anggaran dimulai pihaknya sudah menulis automatic adjustmen melalui Surat Nomor S/10 /1088/MK.
"Bahkan di Tahun 2022 kami melakukan 2 kali automatic adjustment dengan surat kedua tanggal 23 mei 2022 dengan surat S/458/MK," imbuhnya.
Bendahara Negara itu menambahkan, untuk APBN 2023, AA dilakukan dengan mengirimkan surat tanggal 9 Desember 2022 bahkan belum memulai tahun anggaran dengan surat nomor 1/S/1040/MK. Kemudian di APBN 2024 kami mengirimkan, surat AEZ 29 des 2023 dengan surat S/1082/SMK .
"Yang menarik publik nampaknya hanya yang 29 Desember 2023 karena memang sudah mulai hawa Pemilu. Tapi sebenarnya sejak Tahun 2022 kami sudah melakukan AA," jelas Menkeu.
"(Lalu) aakah AA digunakan untuk membiayai bansos? tidak. Karena bansos dan bantuan perlindungan sosial (perlinsos) sudah dianggarkan dalam APBN baik di bagian anggaran Kementerian masing-masing," tegas Menkeu menambahkan.
Dalam kesempatan ini, Menkeu juga mengungkapkan alasan automatic adjustmen hanya 5 persen. Menurutnya, hal ini sebagai bagian untuk mengelola instrumem secara fleksibel dan menambah daya tahan APBN terutama untuk menjaga postur APBN pada tingkat defisitnya pada saat kita menghadapi berbagai goncangan dan ketidakpastian. Menurutnya, 5 persen ini diperkirakan sesuai dengan data historis dari seluruh Kementerian lembaga.
"Rata-rata penyerapan anggaran mereka adalah di sekitaran 95% dengan demikian waktu kami menyampaikan Aa 5% itu diharapkan tidak mempengaruhi kemampuan untuk menjalankan program-program prioritas dan Aa tidak dialihkan Kementerian lembaga yang lain," paparnya.
"Jadi tetap milik KL hanya kita blokir apabila Kementerian lembaga betul-betul memiliki prioritas dan urgensi yang tinggi mereka akan bisa meminta untuk dibuka blokir tapi sangat selektif karena memang tujuannya untuk meningkatkan disiplin fiskal dan penajaman prioritas di dalam masing-masing Kementerian/Lembaga," pungkasnya.
(Feby Novalius)
