Hadapi Risiko Impor dan Subsidi Energi, Kemampuan APBN Perlu Diukur
JAKARTA – Kemampuan fiskal dalam APBN perlu diukur dalam menghadapi risiko akibat dinamika ekonomi global. Salah satu faktor penting yang perlu menjadi perhatian pemerintahan Jokowi di akhir masa jabatannya serta bagi pemerintahan baru Prabowo-Gibran adalah tentang subsidi dan impor migas (minyak dan gas).
”Tentu saja sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk memperhatikan beban subsidi energi. Saya pernah mengingatkan bahwa ada tiga indikator yang akan muncul dari situasi global saat ini,” ungkap Pengamat Ekonomi Yanuar Rizky, Selasa (30/4/2024).
Tiga indikator dimaksud, pertama adalah harga pangan, khususnya beras yang berpotensi naik dan saat ini mulai terjadi. Kedua adalah harga energi, dan ketiga adalah nilai tukar (kurs).
”Karena ada rencana Jepang juga untuk keluar dari suku bunga negatif. Dia ingin mereverse kebijakan yang sudah hampir dua dekade. Tiga faktor itu akan sangat berpengaruh terhadap kondisi di depan kurva saat ini di 2024,” terusnya.
Khusus berkaitan dengan energi, Yanuar menjelaskan, potensi kenaikan harga tidak hanya bersumber dari geopolitik akan tetapi juga dari perpolitikan di Amerika Serikat (AS). ”Setiap Amerika Serikat mau pemilihan umum, karena donatur terbesar politik di Amerika itu adalah oil and gas, itu biasanya harga minyak itu naik,” terangnya.
Kenaikan harga energi akan memberikan tekanan yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia sehingga perlu diantisipasi dengan baik. Sebab, pada satu sisi, Indonesia masih melakukan impor minyak dalam jumlah banyak baik minyak mentah maupun BBM.
