Menteri KKP Minta Tambahan Anggaran Rp4,47 Triliun di 2025, Buat Apa?
JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta tambahan anggaran mendukung berbagai program dan target anggaran 2025. Di hadapan DPR, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,47 triliun.
Menteri KKP merinci, tambahan anggaran sebesar Rp4,47 triliun akan dialokasikan untuk pembangunan perikanan budidaya yang terintegrasi hulu sampai hilir sebesar Rp484,9 miliar. Kemudian untuk modeling kawasan budidaya udang, rumput, lobster, kepiting hingga ikan lainnya sebesar Rp397 miliar.
Selanjutnya untuk sistem logistik sistem rantai dingin, dan penguatan jaminan mutu untuk mendukung hilirisasi dan industrialisasi perikanan sebesar Rp696,6 miliar. Di lanjut untuk operasi pengawasan dan perawatan armada PSDKP salah satunya untuk penyelundupan benih bening lobster dan IUU Fishing Rp789,5 miliar.
Selain itu untuk penataan ruang laut hingga pengelolaan pulau-pulau kecil demi menjamin keberlanjutan stok ikan, kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup sebesar Rp523,7 miliar. Lalu untuk pengembangan penangkapan ikan terukur sebesar Rp565 miliar.
Kemudian tambahan anggaran juga dibutuhkan untuk pembangunan kampung nelayan atau budidaya modern sebesar Rp660 miliar, dan terakhir untuk peningkatan kualitas SDM sebesar Rp353 miliar.
"Untuk itu, KKP mengusulkan tambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp4,47 triliun yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan pemerintah dalam penyusunan pagu anggaran tahun 2025," ujar Menteri Sakti dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, dikutip Rabu (12/6/2024).
Menteri KKP menyampaikan, dengan tambahan anggaran yang diusulkan, total pagu anggaran tahun 2025 yang diminta KKP mencapai Rp10,7 triliun. Dengan pagu indikatif semula sebesar Rp6,2 triliun.
"Sehingga usulan pagu indikatif tahun 2025 menjadi sebesar Rp 10,7 triliun," tandasnya.
(Feby Novalius)
