Ombudsman Kritik Korban Judi Online Jadi Penerima Bansos
JAKARTA — Ombudsman menilai bahwa pemberian bansos kepada pelaku judi online tidak nyambung secara filosofis.
Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng mengatakan bahwa wacana pemerintah memberikan bansos kepada pelaku judi online di Indonesia sebagai bantalan waktu. Menurutnya, masyarakat dapat salah paham dan mengira bahwa jika berjudi online maka akan mendapatkan insentif dari negara.
"Pemberian bansos itu malah mendorong orang untuk ikut judi online juga, karena mereka tahu ternyata pemerintah itu seakan melegitimasi judi online-nya dengan bansos tersebut," kata Robert.
Menurut pandangan robert, langkah pemerintah untuk membasmi judi online dengan memberikan insentif kepada para pelakunya kurang tepat. Pemberian bansos tersebut justru terkesan seperti memberikan insentif karena kalah dalam judi online.
"Dengan memberi bansos itu kan secara tidak langsung jadi membuat orang untuk terstimulus, terinsentif, terdorong untuk ramai-ramai ikut judi online. Toh pemerintah kan akan menanggung lewat bansos bagi pelaku yang rugi atau menanggung kekalahan," jelas Robert.
"Nah ini kita mau ngapain? Mau melegitimasi judi online atau mau bagaimana?," Lanjut Robert.
Robert menjelaskan bahwa bansos pada dasarnya diberikan kepada masyarakat untuk menjaga mereka dari kerentanan resiko sosial ekonomi. Bansos seharusnya berfungsi sebagai bantalan bagi rakyat yang jatuh miskin dan belum bisa bangkit secara ekonomi.
"Bansos itu kan bantalan untuk menjadi topangan terhadap resiko. Resiko itu kan bisa karena jatuh miskin atau sudah miskin, yang itu bukan karena kesengajaan selayaknya judi online," terang Robert.
"Filosofinya tidak nyambung itu," sambung Robert.
Diketahui, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa banyak keluarga yang menjadi miskin akibat terdampak judi online.
"Termasuk banyak yang menjadi miskin (akibat judi online). Baru itu menjadi tanggung jawab kita tanggung jawab dari Kemenko PMK," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 13 Juni 2024.
