Bahlil Akui Hilirisasi Belum Berkeadilan 100%

Menurut Bahlil, uang yang didapatkan oleh masyarakat dari hasil penjualan lahan bisa dimanfaatkan menjadi bisnis baru. Sayangnya, uang tersebut tidak digunakan dengan untuk hal itu.

"Uang yang diberikan itu di-compare dengan dia membangun bisnis baru sebagai modal. Seperti rumah kos. Inilah tempat untuk pengganti daripada hasil kebunnya menjadi bisnis baru. Yang keliru itu adalah ketika uang diambil, tidak dipakai untuk membangun usaha baru. Ini yang kasihan kita punya orang tua-tua di sana," ujarnya.

Bahlil menambahkan, sisi keadilan bagi pemerintah pusat dan investor sudah sangat baik. Namun dalam transfer ke daerah memang belum maksimal. Begitu pula dengan pemberdayaan pengusaha daerah dan terhadap rakyat juga belum maksimal.

Saat ini, lanjut Bahlil, pemerintah tengah membuat formulasi yang tepat guna mendorong investasi yang berkeadilan serta berorientasi pada lingkungan.

"Mudah-mudahan. Karena tidak akan mungkin mendapatkan sebuah kekeliruan atau kelemahan, kalau tidak pernah kita memulai. Hilirisasi ini barang baru. Begitu masuk, baru tahu masalahnya. Nah, tugas kami sekarang adalah memperbaiki yang belum sempurna itu," ujarnya

Dia melanjutkan, investasi yang masuk harus melahirkan lapangan pekerjaan dan mengurangi ketimpangan. Menurutnya ketimpangan di daerah-daerah penghasil tambang sudah mulai berkurang, kecuali jika masyarakat di daerah tersebut malas.

"Karena ada juga yang malas. saya ambil contoh di Morowali, daerah-daerah di pinggiran tambang itu pendapatan mereka minimum per bulan Rp 30 juta, karena rumah kos dan mereka bisa suplai bahan-bahan makanan. Gaji di industri itu saja Rp7 sampai Rp10 juta. Pemerintah tidak diam jika melihat hal yang tidak adil," tutur Bahlil.

(Taufik Fajar)