Dikatakan Antoni, isu-isu kepabeanan dan pelanggaran lainnya yang membutuhkan tindak lanjut dari Kejaksaan juga menjadi fokus utama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bersama para pemangku kepentingan terkait.
Selain itu, kolaborasi yang terjalin tersebut tidak hanya akan membantu dalam penegakan hukum, tetapi juga akan menciptakan iklim bisnis yang lebih transparan dan akuntabel.
"Saya berharap, dengan adanya kerjasama ini, kita dapat memberikan kontribusi nyata dalam memberantas praktek-praktek yang merugikan negara dan masyarakat," katanya.
Dia juga berterima kasih kepada pihak yang telah berkontribusi untuk menjaga komitmen dalam menjalankan kerja sama tersebut dengan integritas dan dedikasi penuh.
"Mari kita jadikan kerja sama ini sebagai kolaborasi lembaga negara dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran di perairan Indonesia dan menjadi manfaat bagi kemajuan sektor maritim Indonesia," ujarnya.
(Dani Jumadil Akhir)