Catatan atas Nota Keuangan RAPBN
JAKARTA - Penerimaan negara dipatok Rp2.997 triliun, terutama bersumber dari dari pajak sebesar Rp2.,490 triliun. Apakah ini masuk akal dan feasible?
Sesuai tren perkembangan penerimaan negara rapbn tahun sebelumnya (Rp2.802 triliun rupiah) dan juga target penerimaan pada 2024 sebesar Rp2.309 triliun rupiah sepertinya sasaran ini feasible karena tidak naik pesat dibandingkan dengan penerimaan negara dan penerimaan pajak dari tahun sebelumnya.
Pemerintah sendiri pada saat ini masih pesimis bahwa target penerimaan pajak pada anggaran berjalan tahun 2024 akan bisa dicapai. Apalagi pada tahun 2025, di mana tantangannya jauh lebih besar lagi. Janji kampanye yang menuntut pengeluaran besar, sementara penerimaan pajak tidak bisa digenjot lebih dari kapasitasnya sekafrang.
Kondisi sekarang cukup berat dimana daya beli masyarakat turun. Kelas menengah juga berat kondisinya dan bahkan turun kelas. Target ini sulit atau bahkan tidak bisa dicapai jika ekonomi tumbuh stagnan di bawah atau di sekitar 5% dan tidak sesuai janji kampanye presiden terpilih hyang akan tumbuh lebih tinggi lagi. Tidak usah seperti janji kampanye pertumbuhan ekonomi 8%, jika pertumbuhan ekonomi bisa didorong 6-6,5%, maka sasaran penerimaan pajak tersebut bisa dicapai.
Jadi, faktor ekonomi makro pertumbuhan ekonomi, inveastasi dan iklim investasi serta kegiatan perdagangan terutama ekspor akann menentukan tgarget penerimaan pajak tersebut bisa dicapai atau tidak. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari sekarang bisa dicapai jika ada kebijakan makro struktural dimana investasi dan ekspor bisa didorong menjadi lokomotifnya. Sekarang Indonesia dalam hal kebijakan seperti ini kalah dengan negara tetangga Vietnam dan Filipina.
Dalam postur RAPBN kita dapat melihat dan membahas defisit APBN Indonesia yang terus berlanjut dari tahun ke tahun dan bahkan terus meningkat. Defisit anggaran RAPBN 2025 yang direncanakan Rp616,2 triliun . Seperti tahun-tahun sebelumnya, defisit ini sangat besar dan mau tidak mau harus ditambal dengan utang. Selama 10 tahun masa pemerintahan Jokowi ini kebijakan utgang memang ugal-ugalan sehingga warisannya akan terbawa pada masa pemerintahan Prabowo.
Dengan janji politik yang banyak sekali, maka sulit bagi pemerintahan yang akan datang bisa mengurangi ketergantungan pada utang dengan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor-sektor yang ada. Sehingga laju penerbitan surat utang negara akan terus meningkat dan merusak iklim makro karena suku bunga akan didorong naik terus.
Sampai pertengahan tahun 2024 ini, tgelah ditawarkan setidaknya hampir seribu triliun rupiah SBN tetapi laku di pasar hanya separuhnya sekitar Rp517 triliun . Sebelumnya tahun 2023, SBN yang ditawarkan di pasar mancapai 1800 tgrilyhun rupiah, gtetapi laku di pasar sebesar Rp807 triliun.
