JAKARTA - Pemerintah telah mengusulkan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dalam RAPBN 2025 sebesar Rp504,7 triliun. Anggaran ini mencakup program bantuan sosial (bansos) hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT).
“Perlindungan sosial anggarannya Rp504,7 triliun,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Anggaran tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,6% dibandingkan dengan APBN 2024 yang tercatat Rp496,8 triliun.
Rincian alokasi anggaran ini meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako untuk 18,8 juta KPM, dan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) bagi 42,4 ribu anak, 37,4 ribu lansia, serta 64,1 ribu penyandang disabilitas.
Selain itu, dana ini juga akan digunakan untuk tanggap darurat bencana melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta BLT desa yang akan disalurkan kepada 2,96 juta KPM. Subsidi seperti bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu, LPG 3 kilogram, dan bunga kredit usaha rakyat (KUR) juga termasuk dalam anggaran ini.
Program perlinsos ini akan mendukung berbagai kelompok masyarakat, dari yang paling miskin hingga kelas menengah. Sejak 2015 hingga 2023, pemerintah telah mengalokasikan Rp3.127,6 triliun untuk program perlinsos, yang telah membantu menurunkan angka kemiskinan dari 11,25% pada 2014 menjadi 9,03%, rasio ketimpangan atau gini ratio dari 0,406 menjadi 0,379, dan pengangguran dari 5,9% menjadi 4,82%.
Apakah BLT ini juga akan menyasar para pekerja? Ini menjadi pertanyaan yang menarik untuk dicermati seiring dengan meningkatnya anggaran perlinsos tahun depan.
Baca Selengkapnya: Anggaran Bansos Prabowo Rp504,7 Triliun di 2025, Pekerja Dapat BLT?
(Kurniasih Miftakhul Jannah)