Pertalite Mulai Hilang di SPBU
Di tengah isu pembatasan BBM subsidi, kini sudah ada beberapa SPBU yang tidak lagi menjual BBM subsidi seperti Pertalite. Pertamina pun buka suara soal ada SPBU di Jakarta tidak lagi jual BBM Pertalite. Seperti halnya SPBU di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan yang tidak lagi menjual BBM Pertalite.
Selain itu, ada juga SPBU di kawasan Pos Pengumben, Jakarta Barat yang tidak lagi menjual BBM Pertalite.
"Tidak jual Pertalite, adanya Pertamax, Pertamax Green," kata petugas SPBU.
Hal ini sontak membuat kaget pengendara yang ingin membeli BBM Pertalite. Lantas pengendara tersebut yang ingin membeli BBM Pertalite tidak jadi.
"Tidak jadi beli Pertalite," kata pengendara tersebut kepada Okezone, Jumat 16 Agustus 2024.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menjelaskan, titik-titik SPBU yang menjual BBM subsidi seperti Pertalite sudah ditentukan oleh BPH Migas.
"Hal ini dengan berbagai pertimbangan, antara lain jalur transportasi umum, tidak di area pemukiman menengah ke atas, tidak di daerah industri dan lain-lain," kata Heppy saat dikonfirmasi Okezone.
"Upaya ini dilakukan agar BBM subsidi bisa lebih tepat sasaran," tambahnya.
Pertamax Jadi BBM Subsidi?
Sejalan dengan kebijakan tersebut, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) buka suara soal rencana pemberian subsidi pada Badan Bakar Minyak (BBM) berkualitas di atas Pertalite dengan Research Octane Number (RON) 90.
Demikian diungkapkan Anggota BPH Migas Saleh Abdurrahman seraya menilai bahwa idealnya yang diberikan subsidi memang BBM yang memiliki kualitas lebih tinggi dengan RON 91 ke atas alias Pertamax yang memiliki RON 92.
"Makanya muncul wacana termasuk dari Pertamina untuk mengkaji perubahan dari Pertalite atau RON 91 ke atas sesuai Permen KLHK Nomor 20/2017 tentang emisi," ujar Saleh ketika ditemui di acara IPA Convex 2024 yang digear di ICE BSD, Tangerang, Selasa (14/5/2024).
Oleh sebab itu dirinya pun menilai bahwa pemberian subsidi untuk BBM dengan RON 91 ke atas itu merupakan kebijakan yang bagus.
"Kalau Itu kebijakan bagUs, kalau mau dijadikan JBKP menggantikan Pertalite juga bagus. Tapi pemerintah perlu mempertimbangkan harga, kesiapan infrastruktur dalam negeri, bioetanol terutama 5 sampai 7% bioetanol, menurut saya itu bagus ya secara personal," pungkasnya.
(Dani Jumadil Akhir)