Luhut soal Beli Pertalite Dibatasi: Ojol Tak Kena, Orang Kaya Tak Dikasih Subsidi!
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjamin pembatasan pembelian Pertalite tidak mengganggu daya beli masyarakat.
“Tidak akan, tidak akan (mengganggu daya beli). Karena yang kena (pembatasan) saya, tetapi kalau ojek daring itu tidak kena,” ujar Luhut, dikutip dari Antara, Selasa (3/9/2024).
Luhut menegaskan bahwa tidak ada kenaikan harga BBM. Pembatasan pembelian BBM pertalite tersebut bertujuan untuk memastikan subsidi tersalurkan dengan tepat sasaran.
Dengan demikian, BBM pertalite tidak akan bisa dibeli oleh masyarakat yang tidak berhak mendapatkan subsidi.
“Saya ulangi, tidak ada kenaikan harga. Yang ada adalah orang yang tidak berhak mendapat subsidi, ya jangan dikasih subsidi,” ujar Luhut menegaskan.
Pada sisi lain, Pertamina Patra Niaga terus mendorong dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat pengguna pertalite untuk mendaftarkan kendaraannya dan mendapatkan QR Code.
Hingga 2 September 2024, tercatat 4.122.358 nomor kendaraan telah terverifikasi dan bertransaksi di SPBU menggunakan QR Code. Pendaftaran QR Code berlaku untuk kendaraan roda empat.
"Upaya ini dilakukan Pertamina Patra Niaga dalam rangkaian mewujudkan Subsidi Tepat dan dukungan pada kebijakan Pemerintah untuk pengaturan pengguna BBM Subsidi ke depannya," kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari dalam siaran persnya, Selasa.
Wilayah pendaftaran QR Code Pertalite dilakukan secara bertahap. Saat ini, pendaftaran difokuskan di wilayah Jawa, Madura, Bali, dan sebagian wilayah di Kepulauan Riau, NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Kabupaten Timika.
"Diharapkan tahap 1 bisa tercapai 100% pada akhir September 2024. Sisanya akan dilakukan tahap kedua rencana paling cepat Oktober-November 2024," ujar Heppy.
(Feby Novalius)
