Penerimaan Rp30 Triliun, Negara Dapat Berapa dari e-Meterai CPNS 2024?
Direktorat Jenderal Pajak memproyeksikan potensi penerimaan negara sebesar Rp30 triliun, hanya dari penjualan meterai elektronik.
Bonarsius Sipayung, Kabsubdit Peraturan PPN Perdagangan, Jasa, dan PTLL, mengatakan proyeksi itu pada keterangan tertulis, Mei 2023. Dia berujar, pendapatan itu akan signifikan bagi program pemerataan pembangunan.
Bonarsius berkata, pungutan meterai elektronik adalah “kegiatan gotong royong” karena pungutan biaya tidak membedakan antara si kaya dan si miskin.
Aspek penerimaan negara inilah, yang menurut pakar hukum Trubus Rahardiansah, membebani para pendaftar seleksi CPNS—termasuk proses penyediaannya yang berpotensi menghambat nasib “calon pegawai negeri”.
“Kepentingan di balik ini adalah pendapatan negara, ada cuan yang masuk ke kas negara,” kata Trubus.
“Kalau mau adil, seharusnya pembubuhan meterai diwajibkan saat yang bersangkutan telah dipastikan diterima, bukan saat mendaftar.
“Terlihat sekali negara mengharapkan keuntungan dari proses seleksi CPNS ini. Kepentingannya tentang pemasukan negara, bukan soal pelayanan publiknya,” ujar Trubus.
Sebagai informasi, Dalam proses pendaftaran seleksi CPNS mewajibkan para pelamar membubuhkan meterai elektronik pada surat pernyataan data diri. BKN mendasarkan aturan ini dengan merujuk objek bea meterai.
Surat pernyataan para pendaftar CPNS itu antara lain memuat “kesetiaan pada Pancasila dan UUD 1945, tidak pernah dijatuhi hukuman penjara lebih dari dua tahun, dan tidak sedang berstatus sebagai PNS, polisi atau tentara“.
Dalam surat yang dibubuhkan meterai elektronik itu, para pendaftar CPNS menyebut bersedia dituntut di pengadilan jika pernyataan mereka pada kemudian hari “tidak benar“.
Surat pernyataan dengan meterai elektronik ini harus dimasukkan oleh para pendaftar ke portal seleksi CPNS. Namun karena penjualan meterai elektronik terhambat, BKN mempersilakan para pendaftar membubuhkan meterai tempel pada surat pernyataan data diri.
“Demi kelancaran pendaftaran,“ begitu pernyataan BKN tentang perubahan aturan tersebut, melalui akun Instagram mereka @bkngoidofficial, 5 September lalu.
(Feby Novalius)
