Erick Thohir Diminta Perhatikan Insentif Pemandu Lalu Lintas Udara RI
JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI. Salah satu yang diminta DPR adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menelusuri adanya isu penolakan pembayaran insentif di luar jam kerja bagi petugas di Flight Information Region (FIR) dan Air Traffic Controinsentif (ATC).
Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi BUMN, termasuk optimisme untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan praktik tidak jujur di seluruh lini operasional.
"Kita harus optimis dengan adanya tiga menteri yang terlibat dalam tata kelola BUMN ini. Langkah ke arah GCG yang baik sangat dibutuhkan," ujar Kawendra, Senin (4/11/2024).
Dia mengatakan, Indonesia telah berhasil mengambil alih kendali wilayah udara FIR yang sebelumnya dikelola oleh Singapura sejak tahun 1946. Pada 2022, Indonesia akhirnya mampu mengelola sendiri wilayah udara tersebut, hal itu merupakan capaian nasional patut diapresiasi.
Dia juga menggarisbawahi masalah kenaikan level ATC yang saat ini berada di level 10, di mana banyak pihak merasa perlu percepatan dalam proses ini.
