JAKARTA - Pemerintah masih mengkaji kebijakan subsidi energi dikonversi menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan ini sudah didiskusikan dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Negara, Selasa (5/11/2024).
Namun, pemerintah masih memperdalam dan menghitung kompensasi tersebut.
“Terkait dengan kebijakan kebijakan yang dikaji pemerintah. Termasuk subsidi energi, kami memperdalam itu dan menghitung langkah kompensasi apa yang mau dilakukan,” ujar Airlangga.
Menurutnya, usulan perubahan formula subsidi energi diharapkan berdampak langsung ke masyarakat, hanya saja harus melalui kajian mendalam.
“Usulannya diharapkan bisa dalam bentuk langsung ke masyarakat. Itu pun pemerintah sedang melakukan kajian,” paparnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil sebelumnya mengaku, penyaluran subsidi energi, seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik, tidak tepat sasaran.
Bahkan, potensi tidak tepat sasaran mencapai 20-30 persen dengan nilai Rp100 triliun. Adapun nilai kompensasi dan subsidi energi yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp435 triliun.
Bahlil tak menampik saat ini formulasi yang dibahas pemerintah untuk mengkonversi subsidi energi melalui BLT.
"Jadi kita lagi tunggu aja, dua minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden, jadi dua minggu ini akan kami selesaikan,” ucap Bahlil.
“Tapi jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran. Dan itu gede, angkanya itu kurang lebih Rp100 triliun," lanjut dia.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)