Penyaluran Bansos Akan Gunakan Data Tunggal
JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) akan menggunakan data tunggal sehingga memastikan ketepatan sasaran program-program pemerintah.
Diketahui, selama ini pemerintah menggunakan berbagai data baik Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan P3KE untuk menyalurkan bansos.
1. Arahan Prabowo
"Alhamdulillah, kami bersyukur dan bergembira proses integrasi data yang dilakukan BPS berjalan lancar. Harapannya, data ini nantinya menjadi data tunggal sosial ekonomi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan begitu, program-program pemerintah akan lebih tepat sasaran," ujar Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Selasa (24/12/2024).
2. Bersifat Dinamis
Gus Ipul pun menekankan nantinya bahwa data tunggal tersebut bersifat dinamis sehingga bakal ada updating data tiap hari.
"Jadi data tunggal diserahkan, akan ada proses pembaruan terus-menerus, mengingat kondisi individu dan keluarga selalu berubah, baik karena pindah tempat, meninggal hingga dinamika lainnya. Dengan data yang seragam, standar pengukurannya akan lebih jelas," katanya.
3. BPS Integrasikan
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan pihaknya telah menerima penugasan Presiden sejak 30 Oktober lalu untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Regsosek, dan P3KE.
4. Libatkan Semua Pihak
Proses ini melibatkan koordinasi intensif dengan Kementerian Sosial, Kementerian PPN/Bappenas, serta Kemenko PM.
"Kami telah memulai proses pengumpulan data sejak awal November dan rutin melaporkan progres kepada pemilik data tersebut. Target kami adalah menyelesaikan data tunggal ini pada tahun depan sehingga dapat digunakan sebagai basis dalam pengambilan kebijakan pemerintah," ujar wanita yang akrab disapa Winny.
5. Ada 4 Tahapan
Dia menerangkan proses integrasi data ini melibatkan empat tahapan utama: penunggalan individu, penunggalan keluarga, pengecekan silang dengan data lain seperti PLN dan BPJS Kesehatan, serta pemeringkatan data.
"Artinya dengan data tunggal ini tidak ada lagi perbedaan data yang digunakan untuk penyasaran program sosial maupun program-program lainnya," pungkasnya.
(Taufik Fajar)
