Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Realisasikan Penerimaan Pajak Tembus Rp491 Triliun
Belanja K/L mencapai RP609,62 T atau 76,30% dari pagu, naik 18,21% (yoy) karena naiknya realisasi seluruh jenis belanja yakni Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Bansos. Sementara Belanja Non K/L terealisasi sebesar Rp1.050,12 T atau 89,81% dari pagu, naik 18,79% (yoy) a.l ditopang oleh belanja untuk manfaat pensiun, asuransi kesehatan, dan subsidi. Kemudian Belanja Transfer melalui TKD tersalurkan sebesar Rp19,54 T atau sebesar 87,49% dari pagu.
3. Realisasi Penerimaan Perpajakan
Realisasi penerimaan perpajakan nasional di wilayah Jakarta disampaikan Nurshinta Rifianty Rifani, Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat.
Shinta menyampaikan bahwa sampai dengan November 2024, Penerimaan Pajak mencapai Rp1.191,21 T (92,84% dari target). Penerimaan Pajak mengalami kontraksi sebesar 0,68% (yoy), utamanya disebabkan oleh penurunan PPh Non Migas sebesar 4,79% akibat penurunan PPh Pasal 25/29 Badan. PPh Migas masih mengalami kontraski karena turunnya pendapatan dari PPh Minyak Bumi dan Gas Alam akibat penurunan lifting migas.
Namun untuk PPN melanjutkan kinerja positif karena membaiknya aktivitas ekonomi dalam negeri dan impor terutama pada sektor perdagangan dan industri minyak kelapa sawit.
Realisasi PBB dan Pajak Lainnya turun sebesar 0,16% (yoy), karena tidak terulangnya pembayaran di 2024.
Secara umum kontraksi penerimaan pajak masih berlanjut namun semakin menipis. Mayoritas sektor utama penerimaan perpajakan tumbuh positif. Sektor utama penerimaan perpajakan menunjukkan sinyal positif dengan menipisnya tren kontraksi penerimaan tahun 2024.
Mayoritas sektor usaha non komoditas tumbuh kokoh menunjukkan aktivitas ekonomi masih kokoh dan membaik. Sektor pertambangan masih mengalami kontraksi terdalam akibat kenaikan signifikan restitusi dan penurunan harga komoditas yang berdampak pada subsektor dominan pertambangan batubara dan lignit sebesar 54,83% (yoy) dan subsektor minyak bumi, gas alam, dan panas bumi sebesar 4,99% (yoy). Penurunan Sektor Industri Pengolahan khususnya subsektor Industri Kendaraan Bermotor, trailer, dan semi trailer sebesar 16,16% (yoy). Sektor Perdagangan melanjutkan tren positif karena tumbuhnya sektor perdagangan besar bukan mobil dan motortumbuh 8,30% (yoy). Sektor jasa keuangan, transportasi & pergudangan, konstruksi & real estate serta informasi & komunikasi juga semakin baik seiring dengan tumbuhnya perekonomian di sektor tersebut.
4. Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
Arindra Yudha Oktoberry, Kepala Seksi Bantuan Hukum Kantor Wilayah DJBC Jakarta, menyatakan bahwa sampai dengan November 2024 penerimaan Kepabeanan dan Cukai dengan realisasi sebesar Rp21,59 T atau 77,96% dari target APBN 2024, turun 0,05% (yoy) karena penurunan Bea Masuk. Adapun rinciannya sebagai berikut:
1. Bea Masuk dengan realisasi Rp20,80 T atau 77,24% dari target. Meskipun penerimaan Bea Masuk s.d. November 2024 turun 0,78% (yoy) sebagai akibat dari meningkatnya impor mobil listrik yang menggunakan fasiitas pembebasan bea masuk, peningkatan PIB dan utilisasi Free Trade Agreement dan penurunan nilai impor dan tarif efektif, namun penerimaan bea masuk bulan November 2024 naik sebesar 20,76% (yoy).
2. Penerimaan Cukai dengan realisasi sebesar Rp0,58 T atau sebesar 88,20% dari target. Penerimaan Cukai s.d. November 2024 naik 2,64% (yoy) dipengaruhi oleh peningkatan cukai HT, kenaikan tarif cukai HT jenis Rokok Elektrik (REL), dan kenaikan importasi dikarenakan kenaikan tarif cukai MMEA.
3. Penerimaan Bea Keluar tumbuh signifikan 218,98% (yoy) dengan realisasi sebesar Rp0,20 T atau sebesar 204,16%. Penerimaan Bea Keluar naik sangat signifikan karena kenaikan harga komoditas turunan CPO.
5. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Setiawan Suryowidodo Plt Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta menyampaikan bahwa sampai dengan 30 November 2024, penerimaan PNBP mencapai Rp352,65 T atau 149,45% dari target APBN 2024. Penerimaan PNBP terdiri dari empat unsur yaitu Pertama: Penerimaan SDA merealisasikan sebesar Rp107,74 T (112,84% dari target) naik sebesar 13,79%.
Kedua, Penerimaan dari Bagian Laba BUMN mengumpulkan Rp86,38 T (1275,65% dari target) naik sebesar 5,93% didorong oleh peningkatan setoran dividen BUMN perbankan dan non perbankan.
Ketiga, PNBP Lainnya sebesar Rp101,49 T (128,62% dari target) turun sebesar 11,19% (yoy) karena turunnya Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Batubara dan pendapatan melalui penempatan uang negara di BI. Keempat, pendapatan BLU merealisasikan Rp57,04 T (104,07% dari target) naik sebesar 7,16% (yoy) didorong oleh kenaikan Penerimaan Kembali Barang Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu dan Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU.
Kinerja APBD Mei Ling menambahkan kinerja APBD DKI Jakarta secara ringkas s.d. 30 November 2024. Pendapatan daerah tumbuh 1,12% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan realisasi sebesar Rp66,42 T atau 88,63% dari target. Pertumbuhan ini utamanya dikontribusikan oleh:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengalami peningkatan disebabkan oleh peningkatan Pajak Daerah sebesar 2,05% (yoy) utamanya karena naiknya PBB P2, Pajak Restoran, dan PKB.
2. Kinerja Retribusi tumbuh positif sebesar 47,56% (yoy) dipengaruhi peningkatan pendapatan dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.
3. Pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah naik sebesar 9,80% (yoy) didorong peningkatan Pendapatan BLUD, Pendapatan Bunga, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Retribusi Daerah, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, dan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan. Hal ini disebabkan oleh dicabutnya regulasi pemberian keringanan denda retribusi.
4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan naik sebesar 18,35% (yoy) utamanya karena kenaikan bagian laba yang dibagikan kepada Pemda/ dividen atas penyertaan modal pada BUMN dan BUMD.
