Periskop 2025: Bansos Bertebaran dengan Anggaran Rp504,7 Triliun tapi Tak Semua Dapat

3. Turunkan Kemiskinan Ekstrem 0% di 2025
 
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional.

Cak Imin mengungkapkan angka kemiskinan ekstrem yang saat ini masih terjadi di sejumlah daerah harus segera ditangani melalui kebijakan yang lebih terpadu dan terintegrasi. Dia pun optimis nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2025.

“Target kita jelas, yaitu mencapai nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2025. Untuk mencapai itu, kita perlu memastikan setiap program yang dijalankan memiliki dampak konkret di lapangan. Data yang akurat, integrasi program, serta pengawasan yang ketat adalah kunci keberhasilannya,” tegas Cak Imin.

Cak Imin pun berharap agar semua kementerian dan lembaga terkait dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi untuk mengakselerasi upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. 

“Kolaborasi menjadi kunci utama. Saya yakin dengan kerja sama yang solid dan kebijakan yang tepat, kita bisa mencapai target ini dan mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera,” tutupnya.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang menghadiri rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Cak Imin memaparkan sejumlah program dan ruang kerja yang telah dijalankan oleh Kementerian Sosial. Dia menjelaskan bahwa program-program Kementerian Sosial menggunakan pendekatan terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Gus Ipul menambahkan program penanganan kemiskinan yang telah dijalankan oleh Kementerian Sosial meliputi penyaluran bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta upaya peningkatan kapasitas ekonomi bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin. 

“Kementerian Sosial terus berupaya menjalankan berbagai program bantuan yang bersifat komprehensif, mulai dari perlindungan sosial hingga rehabilitasi sosial. Kami juga memastikan program ini menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan,” ungkap Gus Ipul.

Lebih lanjut, Gus Ipul menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor agar program penanganan kemiskinan tidak tumpang tindih dan dapat menghasilkan dampak yang signifikan di lapangan. Dia juga menyoroti perlunya penguatan monitoring dan evaluasi agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. 

 
“Kami membutuhkan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak, termasuk kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya. Ini penting agar program yang kami jalankan bisa berjalan lebih efektif, efisien, dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat miskin,” pungkasnya. 

4. Bansos Beras 10 Kg Selama 6 Bulan di 2025

Presiden Prabowo Subianto memutuskan melanjutkan bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram (Kg) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi enam bulan sepanjang 2025. Hal ini dikonfirmasi langsung Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan alias Zulhas.

Untuk dua bulan pertama, bansos beras disalurkan pada Januari dan Februari tahun ini. Di mana, masing-masing per bulannya digelontorkan Perum Bulog sebesar 160.000 ton.

Sementara itu, empat bulan lainnya di 2025 masih harus dibahas dalam rapat terbatas (ratas) lantaran belum diputuskan kapan waktu yang tepat untuk didistribusikan. 

“Bantuan pangan itu nanti 160.000 ton per bulan, yang sudah putus kan Januari, Februari waktunya. SPHP Januari, Februari sudah akan dibagi. Tapi sudah putus ratas ditambahkan empat bulan lagi, jadi 6 bulan,” ujar Zulhas usai rapat koordinasi di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025). 

Zulhas menjelaskan, distribusi bantuan beras periode empat bulan harus melihat kondisi panen raya yang diperkirakan terjadi di Maret dan April 2025.

Menurut dia, hanya akan mengganggu harga pasar jika bantuan pangan dan penugasan stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) disalurkan di tengah panen raya. Sebaliknya, bansos bakal diberikan jika terjadi paceklik atau musim kekurangan bahan pangan. Karena itu, periodesasi bansos beras 10 kg bakal dibahas di ratas terlebih dahulu. 

“Yang empat bulannya kapan? Nanti tunggu putusan ratas. Tunggu, karena kita tidak ingin lagi panen ada SPHP, ada pembagian beras nanti mengganggu harga,” paparnya. 

“Nanti kami akan rapat, lihat panennya seperti apa, kalau sudah mulai musim kemarau, barulah. Atau musim apa, paceklik namanya ya. Paceklik itu baru akan dibagi. Oleh karena itu kapan yang empat bulan itu nanti akan diputuskan bareng-bareng. Saya, Mentan kita rapat bareng-bareng di sini, baru akan diputuskan,” lanjut dia.