JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan dukungan penuh terhadap langkah strategis pemerintah yaitu implementasi sistem Coretax oleh sebagai bagian dari reformasi perpajakan nasional yang sangat krusial.

Hal ini disampaikan dalam pertemuan internal dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Selasa (14/1/2025).

1. Sistem Coretax

Luhut kembali menekankan urgensi dan manfaat besar dari sistem Coretax, yang telah mulai diterapkan sejak awal Januari 2025.

Baca Juga:

Airlangga: Implementasi DEFA Bisa Gandakan Ekonomi Digital ASEAN hingga USD2 Triliun

“Saya memberi apresiasi kepada Kementerian Keuangan atas pelaksanaan Coretax. Meskipun masih dalam tahap transisi, saya yakin sistem ini lambat laun akan berjalan dengan baik. Saya juga mendorong keberlanjutan layanan bantuan (helpdesk) selama masa implementasi awal ini agar tantangan yang dihadapi dapat segera diatasi,” ujar Luhut.

2. Sistem Informasi DJP

Dalam pertemuan tersebut, Luhut juga menekankan bahwa sistem informasi DJP sebelumnya masih memiliki keterbatasan, seperti teknologi yang out of date, data yang belum lengkap, dan kurangnya integritas data. 

Sistem Coretax hadir untuk menjawab tantangan ini dengan menghadirkan sistem akuntansi yang terintegrasi dan mampu mengkonsolidasikan data perpajakan secara menyeluruh.

Baca Juga:

Luhut: Masyarakat Belum Bayar Pajak Tak Bisa Urus Paspor dan SIM

Implementasi Coretax diproyeksikan meningkatkan tax ratio Indonesia sebesar 2 persen poin dari kondisi saat ini dan menutup tax gap sebesar 6,4 persen dari PDB, sebagaimana dipaparkan Bank Dunia. Langkah ini berpotensi menambah penerimaan negara serta membuka peluang untuk mengoptimalkan potensi pajak hingga Rp1.500 triliun dalam lima tahun ke depan.