BSN Tetapkan 612 SNI pada 2024, dari Bahan Makanan MBG hingga Hilirisasi Mineral
JAKARTA – Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah menetapkan 612 Standar Nasional Indonesia (SNI) baru. Sehingga tercatat total 15.699 SNI hingga 2024.
Dari jumlah tersebut, 321 SNI telah diatur sebagai SNI Wajib, dengan 140 di antaranya telah diberitahukan secara resmi kepada WTO.
SNI yang ditetapkan pada tahun 2024 mencakup berbagai sektor strategis, termasuk mendukung ketahanan pangan nasional dan program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis.
“Tugas BSN adalah memberikan persetujuan pengembangan SNI untuk SNI yang tidak diwajibkan,” Hal ini disampaikan secara resmi oleh ketua BSN, Kukuh s. pada Konferensi Pers Refleksi BSN 2024, Kamis (16/1/2025).
1. SNI yang disetujui oleh BSN
Beberapa SNI yang ditetapkan di tahun 2024 ini diantara lain sebagai berikut:
1. Ketahanan pangan nasional
Benih kedelai, bibit kambing, semen beku (sapi), pupuk NPK padat, mesin panen padi.
2. Program makan bergizi gratis
Hidrolisat protein ikan, susu, dan susu bubuk, prinsip umum hygiene pangan.
3. Ekonomi sirkular
Kosa kata, prinsip dan panduan implementasi pengukuran dan penilaian kerja sirkularitas.
4. Pariwisata
Pengelolaan pariwisata di Kawasan hutan, manajemen risiko perjalanan.
5. Tanggap bencana
Desa Tangguh bencana
6. Perlindungan konsumen
Regulator gas tabung LPG, spesifikasi meter, air minum, baja tulangan beton.
7. Alat penunjang berkebutuhan khusus
Kursi roda
8. Smart City
Infrastruktur komunitas cerdas, pedoman privasi untuk kota cerdas.
9. Ketahanan energi
Turbin angin, battery charge fotovoltaik, biodesel untuk campuran solar.
10. Hilirasi Mineral
Bijih nikel gamjerit, panduang ekstraksi unsur dari bijih dan material.
2. Sistem evaluasi dari efektivitas penetapan SNI
Kukuh menjelaskan bahwa 15.699 SNI merupakan SNI yang telah ditetapkan dan disusun oleh BSN, begitu pula dengan persyaratannya. Berbicara mengenai efektifitas penerapan SNI kepada masyarakat Indonesia, tentu BSN sudah merencanakan serta menyiapkan mekanisme terkait evaluasi dari efektifitas tersebut.
“Kita punya program yang namanya uji petik, istilahnya juga ada di undang-undang nomor 20 tahun 2014 tentang uji petik, kita mendapat tugas untuk mengevaluasi melalui program tersebut,” ujar Kukuh.
Dengan melewati proses pengecekan yang sudah disediakan secara sistematis, sehingga bisa dipastikan bahwa produk, proses, atau layanan yang telah diberi label SNI benar-benar memenuhi standar yang ditetapkan.
(Taufik Fajar)
