Pertumbuhan Ekonomi hingga Inflasi di Jakarta Sangat Positif Sepanjang 2024
JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia utamanya di Jakarta tetap terjaga optimis. Didukungan fiskal terhadap makro ekonomi dan kontribusinya kepada kesejahteraan masyarakat masih cukup kuat, melalui dukungan pengeluaran pemerintah, dukungan konsumsi pemerintah serta dukungan investasi pemerintah.
Kepala Kantor Wilayah DJP DKI Jakarta Mei Ling juga menyampaikan bahwa
dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi dan IKK juga masih sangat positif dan baik.
1. Kondisi Inflasi di DKI Jakarta
Inflasi DKI Jakarta Desember 2024 sebesar 1,48% (yoy) lebih rendah 0,80 poin dibanding tahun 2023. Kelompok dengan andil tertinggi mempengaruhi inflasi tahunan adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,26%, utamanya akibat kenaikan harga cabai merah.
Secara tahunan, inflasi utamanya disumbangkan oleh kelompok Perawatan pribadi dan Jasa Lainya dengan andil 0,52% akibat kenaikan harga emas perhiasan yang masih berlanjut.
2. Kinerja APBN Regional
Kinerja APBN Regional sampai dengan Desember 2024 resilien dengan pendapatan negara sebesar Rp1.799,54 triliun atau sebesar 110,53% dari target dan realisasi belanja negara sebesar Rp1.932,93 triliun yaitu
sebesar 97,10% dari pagu.
Belanja K/L mencapai Rp738,34 triliun atau 92,41% dari pagu, naik 15,53% (yoy) karena naiknya realisasi kenaikan pembangunan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, dan kenaikan gaji dan tukin ASN.
Sementara Belanja Non K/L terealisasi sebesar Rp1.172,41 triliun atau 100,27% dari pagu, naik 7,89% (yoy) dipengaruhi oleh kenaikan belanja untuk manfaat pensiun, asuransi kesehatan, dan subsidi.
Kemudian Belanja Transfer melalui TKD tersalurkan sebesar Rp22,18 triliun atau sebesar 99,33% dari pagu dipengaruhi oleh penurunan realisasi DBH Realisasi Penerimaan Perpajakan.
3. Realisasi penerimaan perpajakan nasional di wilayah Jakarta
Kepala Seksi Data dan Potensi Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, Dwi Krisnanto menyampaikan bahwa sampai dengan Desember 2024, Penerimaan Pajak mencapai
Rp1.355,07 T (112,30% dari target). Penerimaan Pajak secara neto tahun 2024 tumbuh positif 1,67% (yoy), utamanya didorong oleh kinerja PPN yang tumbuh sangat baik karena konsumsi domestik yang terjaga, PPh Non Migas masih berada di zona negatif akibat terkontraksinya PPh pasal 25/29 Badan, PPh Migas masih mengalami kontraksi akibat penurunan lifting minyak dan gas bumi, PBB dan Pajak Lainnya turun akibat tidak terulangnya pembayaran tagihan pajak tahun 2024.
Pertumbuhan penerimaan pajak utama mayoritas tumbuh positif, namun PPh Badan terkontraksi dipengaruhi penurunan profitabilitas akibat moderasi harga komoditas.
4. Sektor Penerimaan Pajak
Mayoritas sektor utama penerimaan perpajakan tumbuh positif. Sektor utama penerimaan perpajakan menunjukkan sinyal positif yang didorong sektor perdagangan yang mampu turn around mulai kuartal III.
5. Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
Wakil dari DJBC Jakarta, Wijang Abdillah menyatakan bahwa sampai dengan Desember 2024 penerimaan Kepabeanan dan Cukai dengan realisasi sebesar Rp24,02 T atau 100,69% dari target APBN 2024, tumbuh positif 0,45% (yoy) karena akselerasi penerimaan Bea Keluar.
Adapun rinciannya sebagai berikut:
1. Bea Masuk dengan realisasi Rp23,09 T atau 100,60% dari target. Meskipun penerimaan Bea Masuk s.d. Desember 2024 turun 0,29% (yoy) sebagai akibat dari penurunan komoditas kendaraan bemotor roda empat atau lebih sebesar 27,84% (yoy) sedangkan nilai devisa impor atas komoditas kendaraan roda empat atau lebih tumbuh 0,59% (yoy), peningkatan PIB dan utilisasi Free Trade Agreement sebesar 11,78% (yoy) dan penurunan nilai impor & tarif efektif
sebesar 31,03% (yoy).
2. Penerimaan Cukai dengan realisasi sebesar Rp0,69 T atau sebesar 102,20% dari target. Penerimaan Cukai s.d. Desember 2024 naik 4,59% (yoy) dipengaruhi oleh peningkatan cukai HT, kenaikan tarif cukai HT jenis Rokok Elektrik (REL), dan kenaikan cukai MMEA dikarenakan
kenaikan tarif cukai MMEA.
3. Penerimaan Bea Keluar tumbuh signifikan 153,09% (yoy) dengan realisasi sebesar Rp0,24 T atau sebesar 104,92%. Penerimaan Bea Keluar naik sangat signifikan karena peningkatan permintaan global komoditas CPO dan turunannya yang mempengaruhi kenaikan tarif Bea
Keluar.
6. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Plt Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta, Setiawan Suryowidodo menyampaikan bahwa sampai dengan 31 Desember 2024, penerimaan PNBP mencapai Rp389,37 T atau 121,36% dari target APBN 2024. Realisasi Penerimaan PNBP yang optimal di tengah termoderasinya harga komoditas, terutama ditopang oleh kinerja Laba BUMN yang semakin baik.
Kinerja PNBP tahun 2024 terkontraksi 7,15% (yoy) dipengaruhi oleh 4 (empat) unsur yaitu Pertama: Pendapatan SDA nonmigas merealisasikan sebesar Rp117,61 T terkontraksi sebesar 13,09% (yoy) akibat penurunan Pendapatan Iuran Produksi/ Royalti Pertambangan Batubara, Nikel, Emas, dan Tembaga. Kedua, Pendapatan PNBP dari Bagian Laba BUMN mengumpulkan Rp86,39 T naik sebesar 5,27% (yoy) didorong oleh peningkatan setoran dividen BUMN perbankan. Ketiga, Pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp121,54 T turun sebesar 11,37% (yoy) karena turunnya Pendapatan Penjualan Hasil Tambang. Keempat, pendapatan BLU merealisasikan Rp63,83 T turun sebesar 1,55% (yoy) diakibatkan pendapatan sawit masih mengalami kontraksi dampak moderasi tarif pungutan CPO dan turunannya.
7. Kinerja APBD
Mei Ling menambahkan kinerja APBD DKI Jakarta secara ringkas s.d. 31 Desember 2024. Pendapatan daerah tumbuh 2,57% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan realisasi sebesar Rp72,90 T atau 97,26% dari target. Pertumbuhan ini utamanya dikontribusikan oleh:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengalami peningkatan disebabkan oleh peningkatan Pajak Daerah sebesar 3,12% (yoy) utamanya karena naiknya PBB P2, Pajak Restoran, dan PKB.
2. Kinerja Retribusi tumbuh positif sebesar 63,95% (yoy) dipengaruhi peningkatan pendapatan dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.
3. Pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah naik sebesar 6,07% (yoy) didorong peningkatan Pendapatan BLUD, Pendapatan Bunga, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Retribusi Daerah, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian
Keuangan Daerah, dan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan. Hal ini disebabkan oleh dicabutnya regulasi pemberian keringanan denda retribusi.
4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan naik sebesar 15,67% (yoy) utamanya karena kenaikan bagian laba yang dibagikan kepada Pemda/ dividen atas penyertaan modal pada BUMN dan BUMD.
8. Kondisi Ekonomi Jakarta Sampai Dengan Desember 2024
Prospek ekonomi regional Jakarta optimis terkendali (tumbuh solid), didukung oleh prospek ekonomi jangka pendek yang masih terjaga, inflasi yang masih terkendali, serta kualitas hidup masyarakat
semakin membaik. Kinerja perekonomian wilayah DKI Jakarta tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang sangat baik, ditunjukkan oleh inflsi yang stabil, indikator ekonomi riil masih relatif baik, dan capaian indikator makro melebihi target. Kinerja APBN tahun 2024 bekerja optimal, dengan defisit masih terkendali disertai belanja dan pendapatan yang terus membaik.
Kinerja APBD ditutup dengan pendapatan dan belanja yang tumbuh positif demi kesejahteraan dan pembangunan DKI Jakarta. Sinergi strategis antara APBN dan APBD terus diperkuat sebagai katalis pembangunan
berkelanjutan, memperkokoh daya tahan ekonomi, dan mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat secara holistik di seluruh penjuru negeri.
Realisasi Penerimaan neto Kanwil DJP Wajib Pajak Besar s.d. tanggal 31 Desember 2024 mencapai 100,79% atau sebesar Rp571,39 T dari target APBN Rp566,91 T (melampaui target), dengan rincian sebagai berikut:
1. Dari sisi jenis pajak, mayoritas pajak utama tumbuh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya dengan realisasi sejumlah jenis pajak utama menunjukkan pertumbuhan positif, diantaranya PPN Dalam Negeri (tumbuh 11,8% yoy), PPN Impor (+5,7% yoy) dan PPh Final (+21,2% yoy). Kinerja per jenis pajak utama, 5 (lima) jenis pajak terbesar adalah PPh Pasal 25/29 Badan (29,6%), PPN DN (18,6%), PPN Impor (15,4%), PPh Final (9,1%), dan PPh Pasal 21 (7,6%).
2. Dari sisi sektor usaha utama, sejumlah sektor usaha utama mengalami kontraksi dari tahun sebelumnya, namun realisasi sejumlah sektor usaha menunjukkan pertumbuhan positif diantaranya jasa keuangan dan asuransi (+14,5% yoy), informasi & komunikasi (+8,5% yoy), dan pengadaan listrik, gas, uap air (+40,3% yoy). Kinerja per 5 (lima) sektor dominan yang berkontribusi terbesar adalah Jasa Keuangan dan Asuransi (27,6%), Industri Pengolahan (27,4%), Perdagangan (20%), Pertambangan (9,4%), dan Informasi & Komunikasi (6,2%).
(Feby Novalius)
