Naikkan Harga Gas Elpiji 3 Kg, Izin Pangkalan Dicabut!
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi sanksi pangkalan gas elpiji 3 kilogram (Kg) nakal. Di mana, saat ini tidak ada lagi penjualan gas elpiji 3 kg di warung pengecer. Bila tetap mau menjual gas melon tersebut, harus mendaftar menjadi pangkalan resmi Pertamina.
1. Izin Pangkalan Bisa Dicabut
Menurut Bahlil, pangkalan LPG 3 kg harus memberikan harga kepada masyarakat sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah. Bila tidak dijalankan, akan dikenai sanksi berupa pencabutan izin usaha serta mengenakan denda.
"Kalau harga di pangkalan dinaikan, izin pangkalan kita cabut, dikasih denda. Enggak boleh (merubah harga), karena banyak pemain-pemain di oknum-oknum pemain itu memainkan harga," kata Bahlil dalam konferensi pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2024 yang digelar di Jakarta pada Senin (3/2/2025).
"Aku enggak mau lagi. Justru saya sudah kasih tahu sama Pertamina, kalau saya temukan kayak begini, saya cabut. Bahkan ada komplain juga, ada biayanya itu, Pak Dirjen. Saya minta jangan lagi ada biaya-biaya yang tidak biaya, tidak masuk akal. Kita mau fair, jangan menyusahkan rakyat," ujarnya.
2. Warung Tidak Jual Gas Elpiji
Bahlil menyebut adanya kebijakan baru yang mengharuskan warung pengecer merubah status mereka menjadi pangkalan untuk bisa menjual LPG 3 kg bertujuan untuk memberikan harga terbaik kepada masyarakat.
3. Permainan Harga Gas Elpiji
Menurutnya, langkah tersebut sengaja diambil untuk menghindari permainan harga yang terjadi di lapangan. Dengan LPG 3 kg kini hanya bisa didapat dari pangkalan, maka harganya diharapkan bisa lebih tertib dan sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah.
Dirinya kemudian menegaskan bahwa ke depan masyarakat bakal mendapat harga LPG 3 kg dengan harga sebenarnya dan ini akan berlaku sama untuk semua pangkalan. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan mengontrol langsung besaran harganya.
"Karena harga sampai di pangkalan itu pemerintah bisa kontrol. Laporan yang masuk ke kami, subsidi ini, LPG ini, ada yang sebagian tidak cepat sesaran. Ya maaf-maaf, tidak bermaksud curiga nih, ada satu kelompok orang yang membeli LPG dengan jumlah yang tidak wajar. Nah dalam rangka mentertibkan ini, maka kita buatlah regulasi," pungkasnya.
(Feby Novalius)
