Transaksi Kripto Indonesia Rp650 Triliun Sepanjang 2024, Naik 4 Kali Lipat
JAKARTA - Industri aset kripto Indonesia mencatatkan pertumbuhan sepanjang 2024, hal ini dilihat dari total transaksi mencapai Rp650,61 triliun. Angka ini meningkat
hampir empat kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp149,25 triliun.
Pencapaian ini juga mencerminkan berkembangnya ekosistem kripto di Indonesia, didorong oleh semakin terbukanya akses dan kemajuan teknologi.
1. Investor Percaya dengan Aset Kripto
Keberhasilan ini menjadi indikator kuat bahwa sektor kripto di Indonesia telah mendapatkan kepercayaan luas dari para investor, baik individu maupun institusi. Meningkatnya jumlah pengguna dan transaksi yang tercatat sepanjang tahun 2024 juga mencerminkan kemajuan signifikan dalam hal adopsi kripto oleh masyarakat. Sementara itu, salah satu platform perdagangan aset kripto Indodax mencatatkan volume transaksi tertinggi, dengan total mencapai sekitar Rp133 triliun selama 2024, yang menyumbang sekitar 20,5% dari total transaksi nasional.
CEO Indodax Oscar Darmawan menilai pertumbuhan ini menunjukkan bahwa aset kripto telah berkembang menjadi pilihan investasi yang semakin dipercaya.
"Kami melihat pertumbuhan ini sebagai sinyal positif bahwa masyarakat semakin memahami potensi aset kripto sebagai alternatif investasi yang menarik," katanya di Jakarta, Senin (3/2/2025).
2. Kebijakan Dukung Industri Kripto, PPN Diusulkan Dihapus
Di sisi lain, Oscar juga menekankan pentingnya kebijakan yang lebih mendukung industri kripto, termasuk penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi aset kripto. Menurutnya, kebijakan ini akan mendorong volume transaksi yang lebih besar dan berpotensi meningkatkan penerimaan pajak negara dua hingga tiga kali lipat dari angka saat ini.
"Dengan menghapus PPN pada kripto, transaksi di Indonesia akan berkembang pesat, memungkinkan masyarakat berinvestasi dan bertransaksi dengan lebih leluasa, yang pada akhirnya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi digital berbasis aset kripto," ujar Oscar.
Lebih lanjut, Oscar membandingkan aset kripto dengan instrumen keuangan lain yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan umumnya tidak dikenakan PPN.
"Kami berharap kripto mendapatkan perlakuan serupa agar industri ini bisa berkembang lebih pesat dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi Indonesia," tegasnya.
