JAKARTA - Pemerintah memastikan program pembangunan tiga juta rumah per tahun tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah pun bakal menyiapkan skema pembiayaan untuk membangun tiga juta rumah tersebut.
“Kita akan terus develop berbagai creative financing yang nanti akan kita kembangkan bersama sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun responsif dan mampu memiliki daya dukung yang lebih besar, tidak hanya berumah tapi juga sektor lain," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dikutip dari Antara, Kamis malam (20/2/2025).
Karena itu, pemerintah bakal mencari sekaligus menyempurnakan berbagai skema pembiayaan kreatif guna menjaga disiplin fiskal sekaligus memastikan program ini tetap berjalan.
Salah satu skema yang tengah disiapkan adalah penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) khusus untuk sektor perumahan.
Instrumen ini ditujukan untuk membiayai pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui modifikasi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan ditingkatkan skalanya.
Selain penerbitan SBN perumahan, pemerintah juga menggandeng Bank Indonesia (BI) untuk memperkuat pembiayaan sektor perumahan melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM).
Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa BI akan memberikan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) 5% kepada perbankan, hingga likuiditas Rp80 triliun.
BI memutuskan untuk meningkatkan insentif KLM bagi perbankan secara bertahap, dari sebelumnya Rp23,19 triliun menjadi Rp80 triliun guna mendukung pembiayaan sektor perumahan.
"Juga dukungan pendanaan dari BI adalah melalui pembelian SBN dari pasar sekunder," tutur Perry.
Ia menambahkan, sektor perumahan memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan rumah tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendorong berbagai sektor industri terkait, seperti semen, baja, dan tenaga kerja konstruksi.