Ternyata Ini Penyebab Macet Horor di Tanjung Priok
JAKARTA - Kemacetan panjang terjadi di kawasan Tanjung priok, Jakarta Utara pada Kamis (17/4/2025) kemarin.
Diperkirakan ini adalah kemacetan lalu lintas yang terhoror lantaran antrean kendaraan mengular 8 kilometer dari Sungai Bambu hingga gerbang Pelabuhan Tanjung Priok yang berlangsung lama.
1. Disebabkan Beberapa Hal
Menurut Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, kemacetan ini disebabkan oleh beberapa hal. Menurutnya, jika masalah ini tak juga diatasi, maka bukan tidak mungkin peristiwa serupa bakal terjadi di kemudian hari.
Masalah pertama disebut Djoko adalah karena akses menuju Pelabuhan Tanjung Priok hanya mengandalkan jalan raya. Sementara akses jalan rel sudah tidak begitu diminati lantaran lebih mahal, disebabkan menggunakan BBM non subsidi, masih dikenakan PPN 11% dan dikenakan track access charge (TAC).
"Moda transportasi jalan umumnya lebih murah jika digunakan untuk angkutan yang jaraknya relatif pendek, yakni kurang dari 500 km, untuk kereta api lebih kompetitif pada jarak menengah antara 500 – 1.500 km dan untuk jarak lebih dari 1.500 km moda transportasi laut akan lebih murah," kata Djoko, Minggu (20/4/2025).
2. Tidak Ada Pedoman
Selain masalah akses jalan, Djoko juga mencatat tidak adanya pedoman untuk menghitung kapasitas pelabuhan seperti bandara. Pembangunan di Pelabuhan Tanjung Priok memperbesar terus kapasitas sisi laut, namun kapasitas sisi darat tidak dikembangkan.
Padahal menurutnya, dalam perhitungan kapasitas harus dimasukkan ketersediaan tempat parkir truk, toilet dan lain-lain. Kapasitas yang paling kecil atau minimal, dikatakan Djoko, adalah yang harus dipakai sebagai patokan.
"Jika hal yang sangat mendasar itu tidak menjadi perhatian, maka kemacetan lalu lintas ini akan terus terjadi," jelasnya.
3. Harus Tata Ulang
Lebih jauh Djoko menyebut kawasan Pelabuhan Tanjung Priok harus ditata ulang termasuk area penyangga antara pelabuhan dengan lingkungan pertokoan dan pemukiman harus ada jarak minimal 1 km. Ia juga menyarankan agar pemerintah mengikuti layout asli kawasan pelabuhan zaman Hindia Belanda, di mana batas pelabuhan itu Cempaka Mas dan sampai ke timur.
Di sisi lain, penyebab kemacetan, kata Djoko juga karena uang taping untuk parkir sebesar Rp 17.500 sekali masuk Pelabuhan Tanjung Priok sangat memberatkan pengemudi truk. Biaya semacam ini selain menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dinilai Djoko juga tidak jelas manfaatnya.
"Penarikan biaya pada ranah publik harus jelas peruntukan dan manfaatnya. Ruang publik bukan untuk sebagai ladang penghasil uang, tapi sudah ada aturannya. Kebijakannya mestinya tidak boleh untuk mencari keuntungan perusahaan, akan tetapi sifatnya hanya cost recovery saja," tegasnya.
4. Dampak dari Kesalahan
Disamping itu, kejadian itu merupakan dampak dari kesalahan kebijakan yang diterapkan pemerintah. Pada angkutan Lebaran, pemerintah terlalu lama membatasi operasional logistik, bahkan sampai 16 hari. Pembatasan operasional angkutan logistik semestinya tidak boleh lebih dari lima hari.
Kondisi itu menyebabkan bongkar muat di pelabuhan menumpuk, bahkan tersendat yang dikhawatirkan bisa menghambat pertumbuhan ekonomi mengingat kelancaran distribusi logistik menjadi salah satu indikator perputaran ekonomi.
"Oleh karena itu, pemerintah harus mengevaluasi kebijakan itu agar tidak terulang. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan lagi akibat kesalahan kebijakan dan pada akhirnya juga negara merugi, karena pertumbuhan ekonominya tidak tercapai," pungkasnya.
(Taufik Fajar)
