Kadin, menurut dia, terus fokus mendorong perdagangan dan investasi nasional dengan menjunjung tinggi kepastian hukum serta menolak segala bentuk tindakan melawan hukum dan pendekatan yang represif.
Sebagai langkah cepat, Kadin akan menggelar pertemuan dengan perwakilan Gubernur Banten, BKPM dan aparat penegak hukum untuk menginvestigasi persoalan yang mencuat di wilayah Kota Cilegon.
Dia menilai insiden tersebut lebih bersifat oknum dan berada di level kabupaten/kota, sehingga penyelesaiannya akan dilakukan melalui sinergi Kadin daerah, provinsi dan Kadin Indonesia pusat.
"Intinya kita mengerti 8 persen itu mesti dicapai dan juga pertumbuhan ekonomi mesti tercapai, investasi mesti masuk dan Kadin tugasnya untuk mengawal. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu, itu lebih ke arah oknum dan itu levelnya kan kabupaten/kota," jelasnya dilansir Antara.
Lebih lanjut, dia mengatakan WKU Bidang Hukum dan Organisasi Kadin akan turut diterjunkan untuk menyikapi persoalan secara bijak, cepat, dan tepat sesuai nilai-nilai tata kelola organisasi yang sehat dan profesional.
Anindya mengingatkan insiden seperti itu bisa merusak kepercayaan investor, terlebih Kadin selama ini aktif melakukan promosi investasi keluar negeri demi memperkuat ekonomi nasional.
Dia menambahkan Kadin selalu bersikap pro-bisnis, pro-lapangan kerja, dan pro-pemberdayaan daerah, dengan tetap mengedepankan ketegasan dalam menjaga nama baik organisasi di tingkat nasional.
"Tapi kita juga tidak hanya ingin melihat di sosial media, kita ingin bertemu langsung. Dan memang Kadin itu besar," kata Anindya.
(Dani Jumadil Akhir)