Ini Syarat Mutlak Investasi Tambang dan Energi di RI
2. Usulan Insentif yang Terapkan ESG
Gandung Pardiman mendorong agar pemerintah mengaitkan kepatuhan ESG dengan insentif fiskal dan akses pembiayaan. Menurutnya, perusahaan yang tidak menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan seharusnya tidak diberikan fasilitas atau kemudahan.
“Kalau ingin menikmati insentif atau pembiayaan murah, ya harus patuh pada ESG. Negara tidak boleh kompromi dalam hal ini,” tegasnya.
Dalam aspek pengawasan, ia mengusulkan penguatan sistem berbasis teknologi seperti pemantauan digital, penggunaan GIS (Geographic Information Syistem), dan drone monitoring untuk meningkatkan akurasi dan transparansi.
Gandung Pardiman juga menekankan perlunya sinergi antarlembaga—seperti Kementerian ESDM, Kementerian Investasi, Kementerian Lingkungan, Hidup, Kementerian Kehutanan, BIG dan pemerintahan daerah—agar pengawasan ESG berjalan efektif dan konsisten di seluruh wilayah operasional industri.
“Indonesia punya sumber daya alam yang luar biasa, tapi kalau tidak dikelola dengan tata kelola yang baik, kita hanya akan mewariskan kerusakan. ESG adalah alat untuk memastikan pembangunan yang benar-benar berkelanjutan,” tutupnya.
(Taufik Fajar)
