"Secara fiskal, realisasi belanja pendidikan saat ini masih membutuhkan peningkatan terutama dalam aspek daya serap dan dampak nyata terhadap kualitas pendidikan nasional," kata Josua.
Dia menambahkan bahwa pemerintah perlu mengatasi tantangan klasik seperti rendahnya serapan anggaran di daerah, birokrasi pencairan dana yang rumit, serta ketidaksesuaian prioritas antara pemerintah pusat dan daerah.
Optimalisasi, menurutnya, akan tercapai jika alokasi belanja diimbangi dengan reformasi kelembagaan, transparansi anggaran, serta mekanisme evaluasi dan koreksi yang kontinu berdasarkan data hasil implementasi di lapangan.
Dalam perspektif ekonomi, Josua menjelaskan bahwa efektivitas anggaran belanja pendidikan, terutama untuk pemerataan melalui sekolah unggulan, sekolah rakyat, dan revitalisasi sekolah, membutuhkan pendekatan strategis yang lebih terukur dan terintegrasi.
Pertama, pemerintah perlu memastikan bahwa lokasi proyek memang sesuai dengan kebutuhan daerah yang memiliki tingkat ketimpangan pendidikan tinggi.
Kedua, implementasi program harus didukung oleh sistem monitoring digital yang transparan, real-time, serta berbasis hasil. Dengan demikian, pemerintah bisa cepat melakukan intervensi korektif jika ditemukan penyimpangan atau inefisiensi.
Ketiga, partisipasi aktif pemangku kepentingan lokal, termasuk masyarakat sipil dan organisasi pendidikan, harus ditingkatkan untuk memastikan akuntabilitas dan relevansi program dengan kebutuhan nyata komunitas setempat.