8 Fakta Beras Oplosan, 4 Perusahaan Besar Terlibat hingga Kerugian Capai Rp99 Triliun
2. Kerugian Masyarakat Capai Rp99 Triliun
Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan sebanyak 212 merek beras yang beredar di pasaran diduga dioplos.
Menurutnya praktik curang tersebut telah merugikan masyarakat hingga Rp99 triliun per tahun.
Amran menyatakan angka kerugian tersebut didapat setelah dihitung selisih harga yang selama ini dikenakan kepada masyarakat dengan harga yang semestinya. Selisih harga kemudian dikali dengan berapa banyak beras oplosan yang telah terjual selama setahun.
"Sederhananya gini deh, kalau beras biasa harganya Rp12.000-Rp13.000, terus dijual Rp15.000, rugi nggak konsumen? Ya sudah, kali Rp3.000-Rp4.000 per total. Itu data kita kali nilainya yang ditemukan, potensi kerugian Rp99 triliun, 1 tahun," ujar Mentan Amran usai Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR.
"Kalau emas Rp18.000, kemudian dikulis mereknya Rp24.000, kemudian dijual dengan harga Rp24.000, penipuan atau off-lossan atau apa? Nah, sudah. Anda jawab. Ada yang off-loss, ada yang dicampur, ada yang direct langsung," lanjutnya.
Amran menjelaskan bahwa semula menemukan adanya anomali, di mana harga beras terus naik padahal stok beras melimpah.
Pihaknya kemudian melakukan pengujian terhadap 268 sampel beras yang tersebar di 10 provinsi produsen beras terbesar di seluruh Indonesia. Dari pengujian ditemukan sebagian besar merek tak sesuai dengan mutu, harga dan takaran.
3. Ada Keterlibatan 4 Perusahaan Besar
Kementerian Pertanian (Kementan) pun melaporkan temuan ini kepada kepolisian. Ada empat perusahaan besar yang memproduksi beras dengan kemasan tak sesuai regulasi dan sedang diperiksa oleh polisi.
Keempatnya adalah Wilmar Group, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group).
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, modusnya dilakukan dengan mencampur beras biasa ke dalam kemasan premium atau medium, serta mengurangi isi bersih dari jumlah yang tercantum di label.
“Contoh, di kemasan tertulis 5 kilogram, padahal isinya hanya 4,5 kilogram. Ada juga yang mengklaim beras premium, padahal isinya beras biasa. Selisih harga per kilogramnya bisa mencapai Rp2.000 sampai Rp3.000,” ungkap Mentan Amran Sulaiman.
Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Helfi Assegaf membenarkan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.
Beras oplosan menjadi sorotan masyarakat. Kemasan beras tertulis 5 kilogram (kg), tapi isinya hanya 4,5 kg.
4. Pemprov DKI Jakarta Lakukan Audit Internal
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) pun bergerak cepat merespons dugaan beras oplosan yang menyeret Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Food Station Tjipinang Jaya sebagai produsen beras di wilayah Jabodetabek.
Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, mengatakan pihaknya telah melakukan audit internal dan inspeksi langsung ke gudang beras milik Food Station di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Pihaknya juga tengah menunggu hasil pemeriksaan sampel beras Food Station yang diperiksa melalui laboratorium milik Dinas KPKP.
Iya (melakukan audit internal dan inspeksi langsung ke gudang Food Station). Kami lagi tunggu hasil pemeriksaan sampel beras FS yang kami periksa di lab DKPKP,” ujar Hasudungan.
Kepala Badan Pembinaan (BP) BUMD DKI Jakarta, Syaefulloh Hidayat mengaku belum mengetahui detail soal temuan Kementerian Pertanian hasil sampel beras PT Food Station Tjipinang Jaya yang dibawah standar mutu. Ia ogah berbicara lebih jauh soal temuan tersebut.
"Saya pelajari dulu ya, kalau saya sudah tahu saya pasti cerita," kata Syaefulloh saat ditemui di Taman Menteng, Jakarta Pusat.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok menanggapi hasil uji coba laboratorium yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) soal dugaan beras oplosan dari PT Food Station Tjipinang Jaya yang menyebut tidak sesuai standar mutu.
Dia mengatakan bahwa Dinas KPKP melakukan uji sampel terhadap 15 beras produksi Food Station sebagai pembanding dari hasil Kementan. Menurutnya hasil uji sampel akan keluar pada Jumat 18 Juli 2025.
"Iya biar mereka yang klarifikasi ya dan sebagai pembanding kami juga periksa 15 sampel tambahan," ujar Hasudungan.
"Kemungkinan besok (hasil uji sampel)," tambahnya.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) buka suara soal adanya respons terkait temuan kualitas beras produksi PT Food Station Tjipinang Jaya. Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Moch Arief Cahyono, sampel beras dari Food Station telah diuji di lima laboratorium yang berbeda.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa sejumlah merek beras seperti Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, dan lainnya tidak memenuhi syarat mutu beras premium sebagaimana standar yang telah ditetapkan.
Selain itu, hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa terdapat beras-beras tersebut dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Praktik ini dinilai merugikan konsumen dan mencederai prinsip keadilan dalam distribusi pangan.
“Jika pihak Food Station membutuhkan salinan data hasil laboratorium, silakan menghubungi Satgas Pangan Mabes Polri. Mereka telah memiliki seluruh hasil pengujian dan sedang mendalami temuan ini,” ujar Arief di Jakarta
