Ekonomi RI Tumbuh 5,12% di Kuartal II-2025 Bikin Semua Kaget, Ini 6 Faktanya

3. Ekonom Beberkan Kejanggalan Data BPS

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan menilai ada kejanggalan dalam rilis BPS tentang data pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, klaim BPS yang menyebut pertumbuhan ekonomi telah mencapai 5,12 persen pada kuartal II-2025 cukup mengejutkan, mengingat sejumlah indikator ekonomi utama justru menunjukkan pelemahan.

Fadhil menyampaikan bahwa sejumlah leading indicators ekonomi nasional justru menunjukkan tren negatif, seperti pada penjualan kendaraan. Di mana secara wholesale turun 8,6 persen dan penjualan retail merosot hingga 9,5 persen dalam periode Januari hingga Juni 2025.

Selain itu, dia juga menyoroti penurunan konsumsi rumah tangga, kontraksi pada sektor manufaktur, penurunan investasi langsung (FDI) yang menyusut dari Rp217,3 triliun menjadi Rp202,2 triliun, hingga pertumbuhan kredit yang melemah serta peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Dari 12 indikator utama, mayoritas justru menunjukkan pelemahan pada triwulan II 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya," ungkap Fadhil dalam konferensi pers yang digelar secara virtual pada Rabu (6/8/2025).

Dengan melihat kondisi tersebut, Fadhil memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi riil Indonesia kemungkinan berada di bawah 5 persen. Ia menekankan bahwa pelemahan ekonomi ini dirasakan secara nyata oleh berbagai sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Fadhil pun mendorong agar pemerintah lebih transparan dan akuntabel dalam menyampaikan kondisi ekonomi nasional. Ia menilai pernyataan pemerintah usai rilis data BPS, termasuk dari para Menteri Ekonomi, belum cukup menjawab berbagai anomali yang muncul.

"Saya kira pemerintah tidak cukup hanya kemudian setelah pengumuman ini memberikan pernyataan yang sifatnya itu berupa penjelasan, seperti yang disampaikan tadi malam oleh para Menteri Ekonomi, tapi pemerintah itu harus mendorong secara lebih mendasar memberikan jawaban-jawaban terhadap berbagai anomali ini, berbagai kejanggalan tersebut," tutupnya.

4. Menko Airlangga Tegaskan Tak Ada Permainan Data, Sri Mulyani Percaya Data BPS

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah tuduhan adanya permainan data dalam pengumuman pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2025 yang mencapai 5,12 persen. Adapun hal ini menyangkut banyak pihak seperti ekonom yang mengaku kaget dan meragukan data yang diberikan BPS.

“Mana ada (permainan data),” kata Airlangga singkat di kantornya, Selasa (5/8/2025) malam.

Menanggapi keraguan sejumlah pihak, Airlangga menegaskan bahwa capaian tersebut sejalan dengan data konsumsi, investasi, dan aktivitas ekonomi yang terpantau tumbuh positif.

“Kalau kita lihat kan konsumen konsumsi tumbuh tinggi. Sekitar 4,97 persen dan itu mewakili 54 persen. Kemudian investasi tumbuh 6,99 persen,” ujarnya.

Airlangga memaparkan bahwa aktivitas perdagangan ritel dan transaksi digital juga menunjukkan peningkatan. Uang elektronik naik 6,26 persen, sementara transaksi di marketplace tumbuh 7,5 persen secara kuartalan.

Selain itu, kebijakan pemerintah mendorong pertumbuhan sektor transportasi dan pariwisata. 

Perjalanan domestik, baik menggunakan pesawat, kereta api, maupun jalan tol, meningkat 22,3 persen. Wisatawan mancanegara pun tumbuh 23,32 persen.

Airlangga menambahkan, penciptaan lapangan kerja juga signifikan.

“Year on year jumlah lapangan pekerjaan yang tercipta dari Februari ke Februari itu ada sejumlah mendekati 3,6 juta,” katanya.

Sementara, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah tetap mengandalkan dan mempercayai data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) termasuk soal pertumbuhan ekonomi.

"Ya, kita selama ini menggunakan data dari BPS. Mereka menjelaskan metodologi, sumber informasinya, dan kita tetap percaya pada BPS," ujar Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8), menanggapi keraguan sejumlah pihak atas angka pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 yang mencapai 5,12%.

Sri Mulyani memastikan bahwa isu seputar validitas data tersebut tidak menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. "Semua indikator kita lihat dari BPS. Data rumah tangga juga dari mereka. Jadi saya rasa, BPS tetap berpegang pada integritas datanya," lanjutnya.