Keberhasilan ini juga ditopang oleh pembenahan tata kelola di sektor pertanian. Skor Reformasi Birokrasi meningkat dari 79,4 (2020) menjadi 85,12 (2025). Survei Penilaian Integritas naik dari 66,78 menjadi 74,46.
Laporan keuangan Kementerian Pertanian kini konsisten meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari sebelumnya Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap praktik oplosan beras. Hasil investigasi menemukan 212 dari 268 merek beras premium tidak sesuai standar.
“Ini sudah kami laporkan ke penegak hukum untuk ditindak tegas. Jangan ada yang memelintir seolah kami tidak peduli konsumen. Justru karena kami ingin keadilan, kami berani melawan mafia pangan!,” tegasnya.
Dengan stok beras melimpah, harga yang mulai stabil, dan produksi dalam negeri yang kuat, Indonesia kini diakui sebagai kekuatan pertanian global.
Kebijakan stop impor beras sejak awal 2025 bukan hanya menjaga stok dalam negeri, tetapi juga memengaruhi harga beras dunia, yang kini turun ke level terendah dalam 8 tahun, yakni USD 372,50 per ton untuk beras putih 5% pecah asal Thailand.
Kontras dengan Jepang, di mana harga beras naik 90,7 persen pada Juli 2025 (tertinggi sejak 1971) hingga masyarakat harus antre untuk beras murah, Indonesia justru menunjukkan ketahanan pangan yang tangguh.
“Stok kita besar, harga mulai turun, petani sejahtera, dan impor berhenti. Ini kado untuk bangsa. Saya tidak akan berhenti memperjuangkan keadilan untuk petani dan masyarakat, meski banyak pihak yang terganggu. Bersama-sama, kita wujudkan kedaulatan pangan untuk masa depan Indonesia,” ungkapnya.
Dia mengajak masyarakat ikut mengawasi distribusi beras SPHP agar manfaatnya benar-benar sampai ke rakyat kecil, sekaligus memastikan petani tetap bangga menjalani profesinya.
Dengan langkah strategis ini, Indonesia tidak hanya menjaga stabilitas pangan, tetapi juga menegaskan posisinya sebagai negara dengan ketahanan pangan kelas dunia.
(Taufik Fajar)